Malang, radar merah putih.com - Dalam rangka sosialisasi perekaman KTP-EL untuk menuju suksesi tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Malang.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (26/12) mengadakan sosialisasi bertempat di Pendopo Agung Kabupaten Malang di Kepanjen.
Acara yang dibuka oleh Bupati Malang HM.Sanusi pukul 9.00 wib dan dihadiri oleh SKPD juga unsur dari pemerintah desa berahir pukul 12.30 wib.
Menurut Sri Meicharini selaku Kadispenduk capil kepada awak media "kegiatan ini sudah berjalan tiga gelombang dan saat ini merupakan gelombang yang terahir atau yang ke empat dengan dibagi pergelombang dihadiri oleh enam kecamatan di Kabupaten Malang ".
Selain itu," dari unsur pemerintah desa seperti Kepala desa dan perangkat juga diundang dengan tujuan agar para perangkat desa memotifasi warganya untuk segera melakukan perekaman KTP-elektronik, karena kalau warga masyarakat tidak mempunyai KTP ya minimal punya KK".
" Hal ini juga bertujuan untuk suksesi pilkada, kan warga harus punya NIK untuk pendaftaran pemilih dan lain-lain. dan terkait blanko KTP-El, Kabupaten Malang saat ini membutuhkan sekitar 90.000 buah blanko. Data itu berdasar pada Suket yang dikeluarkan Dispenduk Capil hingga hari ini ".
" Sedangkan blanko yang tersedia hanya 4000 buah kiriman dari pusat, dan seharusnya pihak jakarta harus mengetahui akan kebutuhan kita didaerah, karena setiap hari kami up-date data ke pusat terkait perkembangan kebutuhan blanko di daerah".
Lebih jauh Meicharini menjelaskan, "kami hanya memprioritaskan pemohon dengan kategori tertentu yang bisa dicetak KTP-El nya seperti ; 1.pemohon buat kebutuhan KBIH, 2.pemohon sedang sakit dan butuh untuk persyaratan pembuatan BPJS, 3.pemohon untuk pembuatan Paspor.
Dan itupun, kami hanya bisa mencetak 500 buah dari setiap Kecamatan tertentu yang masuk kategori tersebut ".
Intinya" kami mempunyai skala prioritas dalam pencetakan KTP-El saat ini, karena memang kondisi blanko belum tercukupi keseluruhan atau kami sebut PRR dari total kebutuhan 90.000 ,yang menjadi prioritas hanya 30.000 pemohon seperti dalam kategori tersebut, jadi memang tidak bisa semua diadopsi karena keterbatasan stok blanko ". Pungkas Sri Meicharini. (Ic/tm)
0 Comments