Pasuruan - radar merah putih.com
Forum Masyarakat Untuk Transparansi ( Formasi ) menggelar audensi dengan Tim Gugus Tugas Penanganan Pencegahan Penyebaran Covid- 19 Kota Pasuruan. Audensi antara Formasi dengan Tim Gugus kali ini difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD ) Kota Pasuruan pada Rabu ( 10/06/2020 ).
Dalam giat audensi yang digelar di Kantor DPRD Kota Pasuruan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Ismail M. Hasan bersama Dedy Tjahjo Poernomo, Farid Misbah selaku Wakil Ketua dan bersama Tim Pansus.
Didalam audensi, Ayik Suhaya Ketua FKPPI Pasuruan yang tergabung dalam Formasi mengatakan bahwa kedatangannya ini ingin menanyakan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran untuk penanganan pencegahan Covid- 19 di Kota Pasuruan.
" Hampir seluruh masyarakat dikota Pasuruan ini bertanya - tanya, berapa yang sebenarnya besaran anggaran penanganan Covid- 19 dan untuk apa saja..??!, dengan ini kami berharap agar supaya Tim Gugus Tugas Covid- 19 menjelaskan secara detail rincihannya dan transparan ", jelas Ayik dalam forum.
Rudiyanto selaku Pj Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kota Pasuruan yang mewakili Raharto Teno Prasetyo selaku Ketua Tim Gugus Tugas Covid- 19 menerangkan bahwa anggaran penanganan Covid- 19 Kota Pasuruan saat ini 57 milliyar yang sudah disetujui. " Dari 57 milliyar ini, per 31 Mei 2020 masih terealisasi 13,3 % dengan jumlah 7,6 milliyar di 4 sektor yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, pemulihan dampak ekonomi dan lain - lain termasuk sejumlah titik pos cek poin yang berada disetiap perbatasan Kota Pasuruan ".
" dari 4 sektor ini dengan rincian, sektor kesehatan 326 juta, jaring pengamanan sosial 4,46 milliyar, dampak pemulihan ekonomi 1,33 milliyar dan lain - lain termasuk beberapa titik pos cek poin sebesar 1,5 milliyar dan dari seluruh anggaran yang sudah tersedia masih ada sekitar 49 milliyar ", jelas Rudi didalam forum.
Dari semua apa yang sudah dijelaskan oleh tim gugus tugas pada forum, formasi sangat kecawa atas semua penjelasan tim gugus tugas ini. " Disini kami sangatlah kecewa, satu ketua tim gugus tugas sendiri tidak hadir langsung, yang kedua penjelasan dari tim gugus tugas sendiri, yang kami minta bukan rincian yang dimaksud, akan tetapi, dari 13 % itu digunakan untuk apa saja. Saya kira ini percuma kita lakukan, karena ketua tim gugus tugas yang bisa memberi penjelasan secara detail itu tak hadir dalam forum ini.,".
" Belum lagi tadi kita bahas terkait masker, kebijakan - kebijakan yang dilakukan tim gugus tugas saat ini melakukan penerapan physical distancing dengan menutup beberapa ruas jalan di Kota Pasuruan dan kemudian terkait fungsional pos cek poin yang ada dibeberapa titik perbatasan Kota Pasuruan dan lain - lain ", terang Ayik selepas audensi selesai.
Dan Terkait dengan kebijakan - kebijakan yang dilakukan oleh tim gugus tugas Covid- 19 salah satunya melakukan penerapan Physical Distancing dengan menutup beberapa ruas jalan dinilai Tim gugus tugas saat ini melakukan kebijakan yang dipaksakan. Hal ini ditambahkan Amin Suprayitno selaku Wakil Ketua DPD Pospera Jatim yang juga tergabung didalam Formasi menambahkan.
" Dari semua kebijakan yang dilakukan oleh tim gugus Covid- 19 saat ini, menurut saya tim gugus tugas melakukan kebijakan yang dipaksakan. Dengan adanya kebijakan melakukan physical distancing dibeberapa ruas jalan, saya nilai sangat merugikan masyarakat khususnya masyarakat sekitar ini sangat berdampak sekali. Kemudian beberapa titik pos cek poin, ini apa fungsinya. Maka dari itu kami harap kepada tim gugus tugas Covid- 19 untuk melakukan pertimbangan - pertimbangan lagi dalam melakukan kebijakan - kebijakan itu, jika memang tidak ada fungsi supaya melakukan pengalihan anggaran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi masyarakat terdampak ".
" Terkait dengan audensi saat ini, kami menganggap ini bukan jawaban yang kita harapkan. Dengan inilah kami selaku tim Formasi tidak akan berhenti disini, kami akan terus awasi semua kegiatan penggunaan anggaran penanganan Covid- 19 ini ", tambah Prayit. ( Sy )
0 Comments