Rapat Koordinasi Pengurus dan Pengawas Kopkar Platinum Ceramics Surabaya di Thoz Cafe Sepanjang Sidoarjo - RADAR MERAH PUTIH

Breaking

Friday, November 27, 2020

Rapat Koordinasi Pengurus dan Pengawas Kopkar Platinum Ceramics Surabaya di Thoz Cafe Sepanjang Sidoarjo




Surabaya  radar merah putih.com Bahron Wahyudi, Ketua Kopkar Tersebut menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut Juga hadir Kuasa Hukumnya Prayogo Laksono,SH.MH.CLI.CLA.CTL.CRA


Pertemuan terbatas tersebut salah satu hal yang penting untuk dibahas yaitu Tentang Proses dan Langkah Langkah Upaya hukum Dugaan Penggelapan yang dilakukan oleh Mantan Ketua Yang Lama Sdr. Deny.

[27/11 18.05] Prayoga: Seperti diberitakan Koran ini 


Dalam wawancaranya, Prayogo Laksono Kuasa Hukum Kopkar Platinum Ceramics Surabaya menyampaikan bahwa tersangka,yang berinisial  DK ,dilaporkan klienya pada tanggal15 Mei 2019, dengan Laporan Polisi  Nomor : LP/B/472/V/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES SBY.


Selaku Kuasa Hukum Koperasi Karyawan Platinum Ceramic Industri Surabaya , Prayogo Laksono,SH,MH sangat mengapresiasi hasil kinerja dalam penelitian dan penyidikannya Satreskrim Polrestabes Surabaya,tingkat kesulitan yang tinggi dan penuh kejelian ,akhirnya pihaknya  menetapkan status  seseorang yang berinisial DK, Mantan Ketua Kopkar Platinum Ceramic Industri Surabaya, berawal dari saksi  hingga ditetapkan menjadi tersangka.


Dalam wawancaranya, Prayogo Laksono menyampaikan bahwa tersangka,yang berinisial  DK ,dilaporkan klienya pada tanggal15 Mei 2019, dengan Laporan Polisi  Nomor : LP/B/472/V/RES.1.11/2019/JATIM/RESTABES SBY.




 Prayogo Laksono  menyampaikan bahwa DK diduga kuat melakukan tindak pidana berupa  Penggelapan aset koperasi semasa bekerja ,ia menyalahgunakan jabatan dan hal itu  bila benar dilakukan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (ima)tahun, yang mana sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .



Prayogo lebih menekankan pada Pasal 374 KUHP yang berbunyi, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun,"jelasnya singkat 


Kuasa Hukum  , Prayoga Laksono terus mendorong kepada pengadilan negeri Surabaya untuk segera melakukan P21 .( Red/siwi ) .