Komisi I DPRD NTB, dorong Pemprop libatkan TNI/Polri pengawasan hutan

 

Bibit pohon siap tansm 

NTB, Dompu Radar merah putih "_ Untuk memberantas petani jagung  yang telah terlanjur melakukan pembalakan hutan secara merata di hutan tutupan negara DPRD propinsi NTB, komisi I mendorong pemerintah propinsi NTB, khususnya Dinas LHK, berkolaborasi melibatkan TNI/Polri untuk melakukan pengawasan.

   

 Setidak tidaknya di hutan Tutupan Negara, hutan lindung, dan hutan produktif perlu adanya pengawasan ketat.

   

Dikarenakan melanggar PP no 60, dan telah diubah PP no 45 th 2004, tentang perlindungan hutan, bahkan perda no 5 th 2007, telah mengatur pula tentang kawasan flora dan fauna di NTB.

   

Untuk pengembalian  fungsi hutan, karena serta Merta membalik telapak tangan , perintah mengatur melalaui perhutanan sosial, hutan rakyat, tingkatkan  program HKM dan rehabilitasi hutan.

   

Ketua komisi I Syirajudin mengharapkan pada pemerintah tegakan supermasi hukum, berkolaborasi dengan TNI/Polri, manfaatkan tenaga lokal yang memiliki kopentensi tentang hutan.

   

 Syirajuddin SH, Ketua komisi I , asal dapil Dompu _ Bima menitip pesan dan minta kepedulian masyarakat agar dapat  menanam kembali hutan yang gundul.

   

Tujuan kita bisa me gurangi batas areal penanaman jagung, hindari perladangan liar, Syirajudin harapkan tegakan aturan dan dukungan dana yang memadai jangan menjadi alasan tidak ada uang untuk transpor patroli, kita adalah abdi negara dan abdi masyarakat, uajar Syirajudin.

Reporter :  Zun/iksa