Pasuruan - radarmerahputih.com-LSM M_Bara, LSM Sorapati dan LSM Penjara Indonesia yang tergabung dalam Forum Pasuruan Bersatu audensi dengan Dinas PU ( Pekerjaan Umum ) Bina Marga Kabupaten Pasuruan, Rabu ( 8/09/2021 ) siang.
Dalam audensi, Kusuma sekalu kordinator Forum Pasuruan Bersatu, sekaligus Ketua Umum Surapati menyebutkan bahwa kegiatan dilakukan guna untuk menanggapi isu - isu yang berkembang ditengah - tengah masyarakat khususnya digrub - grub whattsap terkait Proyek Pokir yang pada akhir - akhir ini menjadi tranding topik digrub - grub whattsap yang menyebutkan bahwa ploting dinas - dinas terkait dikendalikan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.
" Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kami turut serta mendukung penuh dengan adanya pekerjaan infrasuktur yang dari semua usulan dari semua kalangan termasuk dari Pokir ( Pokok Pikiran ) yang bersumberkan dari anggaran APBD Kabupaten Pasuruan, akan tetapi harapan kita jangan ada transaksional antara OPD dengan pihak mana pun yang bisa menim0bulkan isu - isu yang berkembang ditengah - tengah masyarakat ( Grub Whattsap ), yang mana dalam isu tersebut ada dugaan potongan 15% atas keluarnya proyek tersebut ", ungkap Kusuma saat audensi dengan pihak Dinas PU Bina Marga.
Selain itu, pihaknya juga berharap agar apa yang disampaikannya saat ini bisa disampaikan kepada Kepala - Kepala OPD maupun sekaligus Bupati Pasuruan guna untuk mencegah, menghentikan proyek tersebut sebelum adanya evaluasi lebih lanjut.
" Ada beberapa rekanan yang mengadukan kepada kita dan rekanan ini mengharapkan adanya kompetisi sehat diseluruh pekerjaan / proyek diseluruh OPD - OPD yang ada diwilayah Kabupaten Pasuruan, maka dari itu kami juga berharap jangan ada bahasa proyek pokir ini diborong oleh seseorang yang mempunyai kekuatan kapital, jadi harus ada persaingan yang sehat ", saut Saiful, Ketua LSM M_Bara yang juga turut hadir dalam giat audensi.
" Kami juga berharap bahwa poker ini sudah menjadi pihak eksekutif selaku eksekutor anggara yang mempunyai kewenangan sepenuhnya, jadi tidak sampai ada intimidasi dari pihak mana pun, OPD ini kan sudah mempunyai standart untuk menentukan siapa yang melaksanakan suatu pekerjaan dan dalam proyek pokir ini harus benar - benar bersih, tidak ada ploting - ploting dari pihak manapun, kedepan kami akan selalu memantau poker ini sampai selasai sehingga benar2 bersih ", tambah Saiful.
Sementara itu, didalam audensi dihadiri perwakilan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan diantaranya Eko Bagus selaku Sekretaris, Cahyo selaku Kabid Pembangunan, Sidiq selaku Kabid Pemeliharaan, Sita selaku Kasi Perencanaan .
" Terkait anggaran kita, di Bina Marga semua itu berdasarkan usulan - usulan dari musrenbang ditinggkat Desa sampai tingkat Pemerintah Kabupaten, termasuk juga dari pokir sendiri, dari usulan melalui musrenbang semua itu dipila sehingga dipilih menjadi skala preoritas, sesuai dengan kekuatan anggaran yang dimiliki setiap OPD dan untuk di pokir sendiri, ini tidak hanya diproses pekrjaan PL saja, tergantung di besaran nilai anggaran yang dibutuhkan, ada yang nilai besar itu masuk dalam pelelangan, BLP ( LPSE ) ", jelas Eko Bagus, Sekretaris Bina Marga saat menjawab dalam audensi.
" Dan terkait apa yang panjenengan sampaikan, Ya, kami sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang, sesuai dengan kewenangan kita. dari PL - PL ini tetap menjadi kewenangan - kewenangan kita untuk memilih penyedia barang dan jasa yang trerekotnya baik ", masih jelas Eko Bagus saat didalam audensi.
Ditempat terpisah, ditanya terkait kontrol lapangan saat proses pekerjaan dilaksanakan, selain dari direksi dijajarannya pihaknya juga dibantu dengan konsultan pengawas yang tupoksinya sudah jelas didalam kontraknya.
" untuk terkait kontrol dilapangan ( dalam pengendalian pekerjaan ) tentu saja ada konsultan pengawas dibantu oleh konsultan perencana dan selain itu juga ada direksi dijajaran PU Bina Marga sendiri, diantaranya PPTK dan PPK. Didalam pelaksanaan kwalitas itu juga masuk dalam tupoksi kita dan pengawas ini tugasnya mengendalikan mutu, kwalitas maupun volume pekerjaan dan kami berharap agar konsultan pengawas supaya bekerja sesuai dengan draff dalam kontrak yang sudah disetujui, itu semua masuk dilaporan pengawas dilapangan ", jelas Eko.
(SY)
0 Comments