Dompu,radar merah putih.com -PGRI wadah organisasi yang melindungi guru yang tidak terkotomi , menjamin harkat, Marwah dan martabat anggota organisasi, menuju PGRI yang independensi jauh dari kontrak politik, inilah pesan Akj_ Syah pada sambutan Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI )ke 1 tahun 2021, bertempat di Hotel Laberka yang ada di Jalan Sawete Dompu , Sabtu tanggal 4 September 2021 .
Buapati Dompu berpesan agar PGRI memilih siapa saja yang sesuai keinginan tidak ada kontrak politik, bupati harapkan agar memilih orang terbaik jadi Dompu yang Mashur.
Konferensi Kabupaten ( Konferkab ) tersebut dihadiri Bupati Dompu A Kader Jaelani , sekda Dompu Gatot Gunawan perantauan S,km M.kes. Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Kabid PTK, Syaiful Arif S,Pd M.pd. dan OPD lainya.
Bupati Kader Jaelani membuka secara resmi konferensi PGRI Kabupaten Dompu ke 1 tahun 2021 tesebut. , Dalam sambutanya ia menyampaikan ," ucapan banyak terimakasih kepada seluruh pengurus serta seluruh anggota PGRI kabupaten Dompu yang selama ini berjuang di dunia pendidikan , yang mana telah merubah anak anak menjadi pintar dan cerdas ," ungkapnya .
" Apresiasi setinggi tingginya kepada pengurus PGRI yang telah melaksanakan Konferensi ini , ekstensi kami guna mendorong program Merdeka Belajar, sehingga guru harus mampu meningkatkan mutu pendidikan ," ujarnya di hadapan ratusan anggota PGRI Kabupaten Dompu .
Melalui Organisasi Guru ini bisa menjadikan pendidikan di Kabupaten Dompu yang bermutu, Kreatif dan Inovatif sehingga dapat mewujudkan Dompu yang Mashur.
" Selama masa pandemi ini haruslah tetap mematuhi protokol kesehatan , ikut vaksinasi secara nasional karena Guru adalah garda terdepan bagi dunia pendidikan ditingkat pelajar dan orang tua serta masyarakat luas ,"papar bupati Dompu Kader Jaelani
Demi mewujudkan. kabupaten Dompu Yang Mashur , Bupati Kader Jaelani berpesan agar dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik sesuai tugas dan fungsi pokok , kalaupun ada yang tidak sesuai dan melenceng dari koridor , hendaklah segera saling mengingatkan dan ada perbaikan
Dalam kesempatan yang sama DR.Abdul Kadir M.Pd , M,si, wakil ketua PGRI Propinsi NTB menyampaikan " ucapan banyak terimakasih kepada bupati Kader Jaelani yang selama ini selalu mensuport dan mendorong kinerja para guru , meski dalam masa pandemi kami tetap melaksanakan tugas kami sebagai seorang pendidik , pembelajaran melalui daring , semoga segera mungkin kabupaten Dompu kembali normal dan bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ," katanya.
Dr.Abdul Kadir wakil ketua PGRI Propinsi NTB, mengucapkan banyak terimakasih atas kehadiran pengurus ranting,pengurus pimpinan cabang dan pengurus Kabupaten yang melakukan konfrensi yang"ke 1 tahun 2021.
Dr.Abdul Kadir wakil ketua PGRI propinsi NTB, selaku korwil Bima Dompu, menegaskan pada PGRI ,khususnya PGRI Dompu mengangkat Marwah , harkat dan martabat organisasi yang hampir terkubur, dan di kotomi, melalui konfrensi ini wakil, PGRI Propinsi NTB, mengajak agar membangun Marwah PGRI , tidak ada lagi guru SD, SMP dan guru SMAN , semuanya adalah guru di kabupaten Dompu, wajib di lindungi , mengangkat harkat dan martabat guru, ungkap DR Kadir saat membimbing jalanya konfrensi sehari di hotel laberkah dalam menrancang programa tahunan programa PGRI, 4 tahun kedepan."
Pgri dapat membangun kerjasama dengan pemerintah Daerah , propinsi, dan kabupaten Kota serta DPRD, yang bisa memberikan kontribusi membangun wadah organisasi, selain membangun dunia pendidikan, PGRI mendorong pemerintah mengangkat guru honorer menjadi ASN.
Merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI, menyinggung anggota PGRI BM, yang telah divonis masih terbenani dengan psikologis, bagai mana upaya PGRI , agar BM, bisa menjalankan tugas sebagai ASN ?
Ketua PGRI Dompu Asruriadi S,Pd melalui LBH Dompu, Hu,u Manggelwa dan Kempo, menurut rencana akan meminta kepada gubernur NTB , agar BM, dikembalikan sebagai ASN, karena telah bebas bersyarat.
LBH, PGRI, mengingatkan kembali Gubernur Zulkieflimansyah yang terlena masuk dunia politik seorang Muslim sejati, UU 1945 pasal ? Bahwa setiap, warga negara mendapat kehidupan yang layak , termasuk BM, pertimbangan LBH PGRI bahawa BM , memiliki tanggungan anak , agar anaknya jauh dari psikologis, jauh dari kekufuran masa depan bila krisis ekonomi dan moral , tentu saja , merujuk pada dosa_ dosa seorang pemimpipin .
(Zun).
0 Comments