Nganjuk , radarmerahputih.com Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini marah-marah saat temukan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk bansos tidak dipegang oleh keluarga penerima manfaat (KPM), saat Risma, panggilan akrab perempuan penuh bijaksana ini saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Nganjuk, Minggu (21/11/2021).
Hal itu terungkap saat ia memimpin verifikasi data penerima bantuan, yang digelar di Kafe Kopi Kangen Nganjuk.Mensos Risma tak bisa menahan emosinya saat mendapati KKS dipegang oleh oknum pendamping di Kabupaten Nganjuk, bukannya dipegang oleh KPM,
Ini kalau lihat, dibandingkan PKH, itu yang BPNT atau yang sembako itu lebih lambat, jadi lebih lambat. Kalau PKH itu langsung transfer cash, kalau BPNT itu memang sangat tergantung terhadap e-Warong-nya,” tuturnya.
Penerima PKH harus dipantau, jangan sampai uang bansos untuk beli rokok
Menutur Risma, persoalan KKS yang belum terdistribusi tidak hanya terjadi di Nganjuk, namun juga di wilayah lainnnya.
Risma langsung memarahi salah satu pendamping dan pemilik e-Warong, yang kedapatan memegang KKS yang seharusnya ada di tangan KPM.
"Nggak boleh Bu, apapun itu Ibu tidak boleh pegang kartu (KKS). Itu salah!" Jelas Risma dengan nada tinggi.
Risma mengaku sangat prihatin dengan temuan tersebut. Mengingat, para KPM ini adalah warga tidak mampu.
Risma meminta Bareskrim Mabes Polri turun tangan menindaklanjuti temuan masalah bansos di Kabupaten Nganjuk
Dalam kesempatan tersebut, mantan Walikota Surabaya itu juga menemukan dugaan transaksi pencairan bantuan yang tidak semestinya, KPM yang belum menerima bantuan sejak Januari, hingga pencairan banyak namun tidak segera diserahkan kepada KPM.
Terkait persoalan itu, Risma pun langsung meminta tim tindak pidana korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, untuk segera menindaklanjuti.
Merujuk data yang dimiliki Kemensos, ada sebanyak 7.161 KKS yang belum terdistribusi ke penerima manfaat di Nganjuk.
Rinciannya, Bulan September sebanyak 3.582 KKS yang belum terdistribusi. Sedangkan pada Bulan Oktober sebanyak 3.579 KKS yang belum terdistribusi.
Terkait hal ini, Risma memberi deadline Pemkab Nganjuk untuk menyelesaikan permasalahan ini maksimal Senin (22/11/2021).
“Jadi Senin saya minta diselesaikan semua,” tegasnya.
Risma juga menyebut bahwa Sekda Nganjuk M Yasin, mewakili Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi yang berhalangan hadir, sudah berjanji kepadanya bisa mengumpulkan seluruh penerima manfaat. Terutama yang belum menerima KKS dan belum menerima realisasi bantuan.
Lebih lanjut diterangkan Risma, sebanyak 7.161 KKS tersebut mayoritas dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.
Adapun untuk pendistribusian KKS dari Program Keluarga Harapan (PKH) diakuinya relatif lancar.
“Ini kalau lihat, dibandingkan PKH, itu yang BPNT atau yang sembako itu lebih lambat, jadi lebih lambat. Kalau PKH itu langsung transfer cash, kalau BPNT itu memang sangat tergantung terhadap e-Warong-nya,” tuturnya.
Usai acara pemadanan data, Risma lalu melanjutkan agenda ke Gedung Juang 45 Nganjuk. Di lokasi kedua itu, ia secara simbolis menyalurkan bantuan Asistensi Rehabiltasi Sosial (Atensi) kepada 1.496 anak, bantuan sembako kepada 136.243 orang dan bantuan PKH kepada 5 orang. Adapun total bantuan sebanyak Rp 28,117 miliar.
Pada kesempatan tersebut, Risma juga mendapatkan kejutan kue ulang tahun dari anak-anak penerima PKH, di mana Risma memang baru merayakan ulang tahun ke-60 pada 20 November 2021 kemarin.
( Red )
0 Comments