Nganjuk ,radarmerahputih.com - Bertempat di Ruang Rapat PKK Kabupaten Nganjuk, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Nganjuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) penyelenggaraan program Sekolah Perempuan, Anak dan Masyarakat Marginal atau disingkat dengan “Sapa Mama” Selasa (22/02/2022).
Rakor dipimpin oleh Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Nganjuk, Sri Wahyuni Marhaen Djumadi.
Dalam arahannya, istri Plt Bupati Nganjuk DR. Drs. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA tersebut menjelaskan bahwa Sapa Mama merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam rangka memajukan kaum perempuan, anak dan masyarakat marginal. Terutama untuk ikut berperan dalam pembangunan. Baik di lingkungan tempat tinggalnya, maupun tingkatan yang lebih luas.
“Selain itu juga ingin mengadopsi kemajuan-kemajuan di bidang pemberdayaan perempuan. Program ini sebenarnya sudah diniatkan sebelum pandemi COVID-19. Namun kita tunda hingga saat ini,” papar wanita berjilbab tersebut sambil berharap melalui rakor tersebut Sapa Mama bisa segera terbentuk dan dapat dirasakan manfaatnya sesuai sasaran yang hendak dicapai.
Sebagai informasi, rakor tersebut mengundang para ibu-ibu terpilih dari 20 kecamatan di Kota Bayu. Mereka adalah para mentor yang sukarela siap membantu menyukseskan program Sapa Mama.
Untuk itu, menurut Sri Wahyuni Marhaen Djumadi, Sapa Mama memerlukan suntikan anggaran. Dengan tujuan kesetaraan gender, dan setiap warga memiliki hak yang sama. “Semoga dengan adanya perwakilan ini, semua desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Nganjuk memiliki sekolah perempuan. Dan harapan kami ilmunya bisa disalurkan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi menjelaskan bahwa Kota Bayu termasuk salah satu daerah yang aktif mengadopsi program Sapa Mama dari daerah lain. Program tersebut menginginkan perempuan memiliki peran dalam pembangunan dan berperan di tengah masyarakat.
“Hal ini bisa memberi sentuhan-sentuhan dalam pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. Selain itu juga memberi gambaran motivasi dan hal lain agar bisa berkarya melalui perempuan dan anak. Sehingga wawasan tersebut bisa diterima Pemerintah. Termasuk jika di dalamnya terdapat peran disabilitas, dan fakir miskin dalam pelaksanaan pembangunan,” tutup Nafhan sambil menyebut hal itu senada dengan visi misi Pemkab Nganjuk.
( Humas/ red )
0 Comments