-->

Nasdem

Nasdem

Author Details

MCC MELIHAT ADA DUGAAN POTENSI KORUPSI PEMBELIAN LAHAN PARKIR DI KAYUTANGAN HERITAGE

Wednesday, November 16, 2022, November 16, 2022 WIB Last Updated 2022-11-16T14:33:43Z
masukkan script iklan disini
masukkan script iklan disini

 


Malang ,radarmerahputih.com - Pengadaan pembelian lahan parkir Kayutangan Heritage yang rencana  akan dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dan menjadi perhatian khusus komunitas  Malang  Crisis  Center Kota Malang (MCC) beberapa waktu ini memasuki tahapan lanjutan. 

Maka dari itu DPRD Kota Malang Mengundang MCC untuk beraudensi di Gedung Milik Rakyat,  audiensi antara MCC Kota Malang DPRD Kota Malang  bersama ini  Komisi C dan B pada Selasa (15/11/22) bertempat di ruang internal lantai 3 gedung DPRD Kota Malang.


Dalam agenda pertemuan audensi tersebut koordinator MCC Kota Malang, M Safril (Caping) menyampaikan beberapa point penting diduga banyaknya temuan dan data  ketidakwajaran pada transaksi dan serta harga obyek pembelian  parkir yang berada di Jl.  Basuki Rahmat No.50 Kota Malang.


M .Safril  atau yang kerap dengan sapaan Caping  mengatakan "Pada kasus pengadaan lahan parkir Kayutangan Heritage, kami dari MCC Kota Malang memberikan saran dan masukan pada anggota DPRD Kota Malang berdasarkan azas keadilan bagi masyarakat, agar dewan bisa membatalkan proses pembelian lahan di obyek Jalan Basuki Rahmat No.50 tersebut karena menimbulkan banyak polemik di masyarakat," jelasnya


Ada 5 saran dari MCC untuk DPRD Kota Malang untuk kedepannya disampaikan yaitu :

1. DPRD Kota Malang wajib punya apresial pembanding

2. DPRD  Kota Malang harus melihat paparan awal pengajuan anggaran secara detail dari eksekutif mulai dari obyek, status lahan, metode pembayaran dan peruntukan lahan.

3. Setiap pengajuan anggaran yg nilainya besar, DPRD Kota Malang tidak boleh menerima secara glondongan.

4. Pembelian lahan parkir harus dibatalkan karena berpotensi adanya penyelewengan dan bukan penundaan pembayaran.

5. Pembebasan lahan exit tol berlarut larut krn diperkirakan tidak adanya solatium sedangkan pembelian lahan parkir di kayutangan yang  notabene lahannya memang mau dijual kenapa ada pembiayaan solatium.


MCC Kota Malang berharap bilamana DPRD memiliki apraisal sendiri, sehingga apabila ada proyek pembagunan atau apapun mereka memiliki tim penyeimbang sebagai alat konsultasi sehingga tidak mudah diperdaya oleh pihak-pihak yang akan menggunakan uang Rakyat seenaknya. Seperti kita ketahui saat ini pengadaan lahan parkir yang diajukan setelah disetujui DPRD walaupun nilainya turun muncul apresal abal-abal kaleng-kaleng.


"Kami sepakat jika keputusan terkait transaksi pengadaan lahan tersebut menunggu rekomendasi APH ataupun KPK namun demi keadilan masyarakat maka ada beberapa point yang harus dihapus dari perjanjian yang sudah dibuat oleh Pemkot Malang, diantaranya adalah biaya tunggu dan biaya solatium itu sendiri karena lahan tersebut sudah kategori ditawarkan untuk dijual terlebih dulu kepublik sebelumnya. MCC meminta DPRD membatalkan pembelian lahan parkir karena pada saat awal pengajuan anggaran, eksekutif dalam hal ini dishub dalam pemaparannya menurut komisi C DPRD tidak melampirkan apresial" tegas Caping


"Pada dasarnya kami dari DPRD kota Malang menerima dengan baik semua masukan, usulan, data juga saran yang disampaikan masyarakat melalui MCC Kota Malang hari ini," kata Ketua Komisi C, Fathol Arifin yang MCC Kota Malang wawancara usai agenda audiensi.

"Kami menemukan banyak hal-hal baru untuk kedepan bisa menjadi acuan bagi dewan untuk bisa lebih detail dan lebih teliti lagi dalam melakukan fungsi pengawasan pada eksekutif," ujarnya



Kemudian terkait transaksi lahan untuk parkir Kayutangan Heritage sudah bersepakat untuk menunggu hasil konsultasi dan rekomendasi KPK, karena menilai lembaga itu sudah menjadi tameng terakhir dalam menentukan keputusan, maka ditunggu saja hasil akhirnya nanti.


"Kemudian terkait saran untuk dewan memiliki tim apraisal sendiri itu merupakan saran yang bagus, dan ini akan saya sampaikan kepada ketua dewan, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk itu jika memang bisa maka kami akan meminta agar tim tersebut bisa segera di bentuk agar bisa membantu dewan dalam melakukan tugasnya" pungkasnya

( Ihwn ) 

Komentar

Tampilkan

Terkini