Malang ,radarmerahputih com - Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia melalui direktorat jenderal pengelolaan hutan lestari direktorat bina usaha pemanfaatan hutan bertempat di ruang rapat Perum perhutani Kph Malang beralamat di jl.dr.cipto no.14 Rampal celaket Klojen kota Malang.
Mengadakan acara hari Jumat hingga Sabtu tanggal 12/5/2023-13/5/2023 berupa FGD yang dilaksanakan dalam rangka fasilitasi dan pembinaan layanan perizinan berusaha pemanfaatan hutan.
Adapun tema yang diambil dalam kegiatan tersebut adat implementasi multi usaha kehutanan untuk mendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan pengantar tata cara pelaksanaan perdagangan karbon sektor kehutanan.
Dari pantauan awak media, untuk lokus kegiatan difokuskan pada wilayah kerja KPH Malang lingkup divisi regional Jawa timur, mengundang sekitar 37 orang mulai kepala balai besar TNBTS, Kadivreg perhutani Jatim, ketua bidang 1 Indonesia FOLU Net Sink 2030, Kabag program, evaluasi, hukum dan kerjasama teknik, setdijen PHL, Kasubdit rencana kerja usaha direktorat PUPH, Kasubdit usaha pemanfaatan hutan wilayah 1 direktorat BUPH, Kasubdit pemanfaatan hutan wilayah 2 direktorat BUPH, Kepala balai pengelolaan hutan lestari wilayah VII.
Selain itu, tampak KKPH Malang, KKPH Blitar, KKPH Pasuruan, KKPH Kediri, kepala departemen perencanaan Malang divreg Jatim, kepala BKPH sewilayah KPH Malang, Kasubag Tata usaha direktorat BUPH serta pejabat BUPH dan PHL.
Menurut Ir.Istanto, M.Sc menjelaskan secara singkat " mengenai latar belakang yakni permasalahan perubahan iklim, dampak perubahan iklim, Paris Agreement, Enhand NDC, komitmen sektor kehutanan Indonesia, Indonesia FOLU Net Sink 2030, ruang lingkup Indonesia FOLU Net Sink 2030, sasaran tingkat emisi gas rumah kaca -140 juta ton CO2e tahun 2030".
Lebih jauh," ada potensi sektor lahan untuk penyerap GRK, hasil integrasi spasial untuk penentuan sebaran lokasi prioritas, Renops Indonesia's FOLU Net Sink 2030, proyeksi kebutuhan dan skema pendanaan aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030, organisasi pengelolaan kegiatan FOLU Net Sink, tugas bidang 1 pengelolaan hutan lestari, strategi multi usaha dan teknik pengelolaan".
"Pemanfaatan hutan dalam UU no 11 tahun 2020, multi usaha kehutanan pada PP.23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (multi usaha kehutanan), rekonfigurasi pengelolaan hutan, penguatan implementasi multiusaha kehutanan, landasan konstitusional permen nek sektor kehutanan".
"Pelaksana perdagangan karbon sektor kehutanan, lokasi, mekanisme dan pelaksana perdagangan karbon sektor kehutanan, tahapan perdagangan karbon sektor kehutanan, buffer dan peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan, perdagangan karbon luar negeri, larangan perdagangan karbon sektor kehutanan, kegiatan MUK dalam rangka FOLU Net Sink, sinkronisasi kegiatan MUK dan FOLU Net Sink, tipe kegiatan aksi mitigasi FOLU Net Sink untuk perdagangan karbon, sinkronisasi kegiatan MUK dan FOLU Net Sink".
Dan jadwal kegiatan hari kedua yakni hari Sabtu tanggal (13/5/2023) berupa kunjungan lapangan seluruh peserta dan panitia BUPH atau KPH Malang sekaligus mengakhiri kegiatan FGD (forum group discussion ) . (Tim)
0 Comments