Madiun,radarmerahputih.com--Dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi Dispertakan ( Dinas Pertanian dan Perikanan) Kabupaten Madiun mengadakan evaluasi penyaluran pupuk subsidi dan persiapan menghadapi musim tanam mendatang (MT 3),bertempat di BPP (Balai Penyuluh Pertanian) Kecamatan Madiun pada selasa (29/08/2023 .
Hadir dalam acara tersebut, 30 orang,diantaranya koodinator penyuluh pertanian dan satu orang petugas RDKK ( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dari 15 Kecamatan dan Account Executive PT Pupuk Indonesia wilayah Madiun.
Pupuk bersubsidi dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pada komoditas strategis, khususnya pada sembilan komoditas yang ditetapkan dalam permentan.
Kepala bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kabupaten Madiun Parna menyampaikan ,bahwa penyaluran pupuk subsidi sampai bulan Agustus ini telah mencapai 70% dari alokasi se-Kabupaten Madiun. Ini termasuk 10 besar penyerapan tertinggi di Jawa Timur , selanjutnya kepada PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) di minta untuk mendampingi dan mengawal penyaluran pupuk subsidi agar jumlah pupuk yang sangat terbatas ini betul betul bisa sampai dan termanfaatkan pada sasaran. Jawa Timur tahun ini belum menerapkan aplikasi i-Pubers dimana petani harus datang sendiri ke kios pupuk kemudian difoto secara open kamera, tetapi masih berlaku atau menggunakan aplikasi t-pubers artinya pola yang selama ini digunakan untuk menebus pupuk cukup menyertakan foto copy KTP “ jelasnya.
Dalam menghadapi musim tanam (musim pengujan) yang akan datang Perna berpesan PPL jangan henti hentinya dalam pendampingan kepada petani untuk selalu mengoptimalkan penggunaan pupuk organik
Yang tidak kalah pentingnya Parna menambahkan ,terkait persiapan e-alokasi tahun 2024 PPL harus melakukan pendampingan secara maksimal kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK karena data kebutuhan pupuk dalam satu tahun akan dijadikan dasar perhitungan dan pembagian alokasi pupuk per petani. Dan diharapkan RDKK harus sudah masuk di kabupaten pada pertengahan bulan september 2023 karena sebagai yang diamanatkan Permentan 10 tahun 2022 bahwa SK alokasi pupuk dari Kementerian Pertanian harus sudah keluar, selanjutnya pada bulan Oktober SK pupuk dari Gubernur harus sudah keluar,
Sementara dari Account Executive PT pupuk Indonesia Farhan memaparkan, jumlah stok pupuk bersubsidi di lini III baik di gudang penyangga maupun distributor cukup tersedia sesuai kebutuhan. Dimungkinkan ada potensi pengajuan usulan realokasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi jawa timur, karena beberapa Kabupaten penyerapannya belum maksimal, selain itu masih banyak NIK yang terdata belum melakukan penebusan sejak bulan januari sampai sekarang. Hal ini dimungkinkan data identitas petani masih bermasalah sehingga secara otomatis alokasi pupuk tidak bisa terserap. Namun para petani tetap harus memperhatikan ketersediaan dan aturan regulasi terkait pupuk subsidi, pasalnya sesuai dengan regulasi PERMENTAN NO 10 Tahun 2023 kedepannya terdapat pembatasan pupuk bersubsidi "paparnya. (jnd)
0 Comments