Tanggamus radarnerahputih.com Presiden RI Joko Widodo diminta melunasi hutang konstitusi masa lalu terkait Gubernur Terpilih Lampung M. Alzier Dianis Thabranie dan mempertimbangkan untuk mengeksekusi demi tegaknya hukum dan konstitusi yang berkeadilan.
Bahkan diusulkan Pilgub Lampung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2024-2029 ditiadakan. Sebagai gantinya, Presiden Jokowi melunasi hutang konstitusi masa lalu dengan melantik M. Alzier Dianis Thabranie sebagai Gubernur masa bhakti 2024-2029. Hal itu sesuai dengan putusan MA Nomor 437 tahun 2004 yang memenangkan gugatannya di pengadilan.
Menurut Alzier, putusan MA harus dilaksanakan, karena sudah inkrach Negara harus membayar hutang konstitusi yang dilakukan secara semena-mena oleh Megawati saat menjadi presiden RI tahun 2004.
“Sebagai warga negara, saya sudah sangat dirugikan oleh pemerintahan era Megawati yang tidak melantik saya sebagai Gubernur Lampung periode 2003-2008. Padahal putusan pengadilan sudah inkracht. Sudah seharusnya pemerintah melantik saya sebagai gubernur sesuai putusan MA, tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan juga. Pemerintah mengabaikan konstitusi dengan tidak melantik saya. Bayangkan, saya sudah menunggu 20 tahun, lho. Oleh karena itu, saya mohon pemerintahan Presiden
Jokowi-Ma’ruf Amin meniadakan Pilkada Lampung 2024 dan melantik saya sebagai Gubernur Lampung Terpilih,’’ jelas Alzier, kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/2/2024).
‘’Saya berharap, Pak Jokowi sebagai Kepala Negara yang jujur dan tegas segera melunasi hutang konstitusi yang belum dibayar. Hak-hak saya dirampas, sebagai terpilih Gubernur Lampung tapi tidak dilantik. Saya ingin negara melaksanakan putusan MA dengan seadil-adilnya. Negara harus menegakkan konstitusi dan menjamin demokrasi di negara ini,’’ ujarnya lagi.
"
Alzier menyebutkan negara harus konsisten dan berkomitmen menjalankan hasil demokrasi dan putusan pengadilan. Alzier juga menambahkan, Presiden Jokowi tidak seperti Megawati yang meremehkan kadernya sendiri.
“Emak makan anaknya sendiri,” cetus Alzier.
Selain itu, sambung Alzier, sebagai pemimpin seharusnya pada saat kadernya memenangkan Pilgub, dihargai dan diayomi, bukan justru dicari-cari kesalahannya.
‘’Megawati tidak menggubris hasil demokrasi dan tidak mau melantik, saya sebagai pemenang gubernur di lampung dari partai PDI Perjuangan, wajar jika saya di usung dari partai besutan,"Megawati Sukarnoputri yang berlambang banteng moncong putih.
Pada saat itu posisi saya adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Lampung Selatan.
Alzier menambahkan, dan menilai sistim pemerintahan pada era Megawati sangat amburadul dan buruk sekali. Banyak konstitusi yang dirubah, tidak menghormati hukum dan konstitusi. ‘’Sebagai contoh, ya saya sendiri. Saya adalah korban kezholiman penguasa pada saat Presidennya adalah Megawati,
Saya sendiri sebagai nakhoda partai PDIP Lampung Selatan yang berjuang dan akan membesarkan partai yang saya pimpin, pada saat itu tampak ketua,"DPC PDIP, Lampung Selatan sebut saja Alzier Dianis Thabranie terpilih sebagai Gubernur Lampung dengan perjuangan yang berat, tapi presiden tidak mau melantik.
Malah dicari cari kesalahannya, bahkan dengan sangat tega menindas hak-hak konstitusional papar Alzier,
Apakah yang ini namanya pemimpin, justru kadernya sendiri yang dikubur hidup" oleh ketuanya sendiri Ketua umum PDIP Megawati Sukarno Putri plus Presiden Republik Indonesia, pungkas ketua F SPSI provinsi lampung.
( Kabiro Tanggamus )
0 Comments