Pasuruan - radarmerahputih.com- Terkait dengan apa yang sudah statemen Koalisi Non Perlemen ( KNOP ) yang menganggap Bawaslu Kota Pasuruan tidak adil dan ada upaya diskriminatif terhadap pihaknya karena tidak diikut sertakan dalam giat Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan serta Pengawasan Partisipatif pada Minggu (18/08/2024) kemarin, Bawaslu Kota Pasuruan menanggapi.
Dengan didamping 2 (dua) Anggota Komisioner, A. Sofyan Sauri dan A. Martha Effandi , Ketua Bawaslu Kota Pasuruan Vita Suci Rahayu mengatakan bahwa kegiatan yang digelar kemarin adalah merupakan pengawasan partisipatif.
" Ini merupakan masih dalam kegiatan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu merasa perlu mengoptimalkan pengawasan partisipatif dengan merangkul banyaknya organisasi. Bersama ini kita dengan memaksimalkan 41 organisasi, diantaranya organisasi kemasyarakatan, mulai dari organisasi kepemudaan, seni, organisasi Perempuan, kemahasiswaan, kesiswaan, penyandang disabilitas, keagamaan hingga driver online bahkan lebih banyak lagi komunitas yang kita jaring ", Jelas Vita Suci Rahayu saat ditemui di kantornya.
Selain itu, Vita juga menjelaskan bahwa pada outputnya diharapkan bisa bermitra, bekerja sama dengan Bawaslu untuk mengoptimalkan pengawasan partisipatif komunitas - komunitas yang dirangkulnya, mengingat keterbatasan resiosis dari Bawaslu baik itu SDM, anggaran dan lain - lain.
" Bawaslu cuma ada 46 personil dengan data pemilih 153.922 DPS ( Daftar Pemilih Sementara ), sehingga Bawaslu merasa perlu mengoptimalkan pengawasan partisipatif dengan merangkul banyaknya organisasi tersebut. Dan Kebetulan pada kegiatan kemarin itu serentak sekaligus peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu ( IKP ) dan Peluncuran Pemetaan Kerawanan ", Jelas Vita.
Dirinya mengatakan bahwa dalam peluncuran kemarin, pihaknya mengundang sebagian dari peserta itu adalah Parpol calon mengusul.
Terkait mengetahui indeks kerawanan itu menurutnya, kalau Pemilu biasanya adalah Parpol atau yang ber kontestasi, agar para kontestasi tau tingkat kerawanan seperti ini, sehingga bisa mengantisipasi untuk tidak melakukan.
" Karena Paslonnya belum ada, jadi parpol yang nantinya bisa mengusulkan itu kita undang sekaligus ada materi dari KPU terkait pencalonan, dari sini kami tidak ada mendiskriminasi siapa pun ", kata Vita.
" Bawaslu semaksimal mungkin bisa mengedukasi kepada masyarakat, sehingga bisa berpolitik dengan bermartabat dan kedewasaannya, sehingga dengan berpolitik yang baik dan benar tingkat pelanggaran di kota Pasuruan bisa diminimalisir ", saut A. Sofyan Sauri yang saat itu turut mendamping Ketua Bawaslu.
Selanjutnya, pihaknya berharap Partai pengusul nantinya mampu menyiapkan saksi yang berkualitas, berani untuk bersuara pada saat di TPS. " Kami harap kepada seluruhnya untuk sama - sama menciptakan situasi Pilkada yang damai dan masyarakat tentu yang memang sudah mengetahui atau mempunyai pendidikan politik bagus bisa mentransfer ilmu ke masyarakat disekitar ", tambah Sofyan. (Syah)
0 Komentar