Pasuruan - radarmerahputih.com- Terkait Masalah Banjir Diwilayah Kota Pasuruan beberapa NGO ( Non Governmental Organization ) yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Pasuruan ( Emapas ) gelar audensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Pasuruan, Kamis (12 Desember 2024).
Selain ditemui oleh beberapa Anggota DPRD Kota Pasuruan, didalam audensi juga dihadiri beberapa Instansi perwakilan Pemerintahan Kota Pasuruan, diantaranya Dinas PUPR, Perkim, DLH, DPMPTSP dan BPBD Kota Pasuruan.
Dalam kesempatan ini, Rachmad Tjahjono selaku kordinator Emapas menyampaikan bahwa pihaknya duduk disini karena persoalan banjir ini adalah merupakan salah satu tanggung jawab selaku Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggung jawab penuh selaku Pemerintah daerah.
" Banjir di Kota Pasuruan ini dari tahun ke tahun tidak berkurang tapi Mala bertambah, daerah yang biasanya tidak banjir saat ini Mala banjir, sedangkan sungai Gembong dan welang debit airnya kecil. Maka dari itu disini kita duduk bareng untuk cari solusi yang pas atau formula yang pas untuk penanganan genangan air atau banjir yang ada di Kota Pasuruan ", ungkapnya.
Selain itu, menurutnya Pembangunan di Kota Pasuruan itu seharusnya bisa menunjukkan wajah yang berbeda namun pada kenyataanya tetap sama bahkan menambah tingkat banjir atau genangan air dan dirinya berharap ditemukan formaula - formula yang bagus untuk diterapkan kepada Pembangunan Yang ada di Kota Pasuruan.
" Mengingat Pemerintahan kita adalah Pemerintahan yang baru, yang pasti formasi - formasi juga baru, saya harap perencanaan - perencanaan juga baru termasuk solusi - solusinya juga baru, sehingga persoalan - persoalan yang ada di Kota Pasuruan , khususnya terkait genangan air ini paling tidak bisa diminimalisir ", Terang Rachmad.
Sementara, guna untuk menanggapi hal yang disampaikan Emapas terkait penanganan banjir yang ada diwilayah Kota Pasuruan, DPRD melalui Mochammad Machfudz, SH, M.Hum memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas terkait untuk segera melakukan penanganan.
" Pertama kami merekomendasikan agar Dinas terkait melakukan normalisasi saluran - saluran, terutama saluran yang berpotensi terjadinya genangan air atau banjir. Kedua segara membuat blueprint atau mengkaji drenase diwilayah Kota Pasuruan. Ketiga agar segera membangun komunikasi kepada pihak - pihak lainnya, Pemprov maupun pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait penanganan banjir. Keempat terkait pelaksanaan pembangunan, perencana, pelaksana serta pengawas untuk melakukan diskusi sebelum pembangunan dimulai, dan kelima ijin prinsip pengembang ", Jelas Machfud dihadapan NGO.
Sementara itu pula, ditambahkan oleh Irfan Budi Dermawan salah satu yang tergabung dalam Emapas bahwa dari semua rekomendasi yang diberikan oleh DPRD saya berharap agar supaya dijalankan oleh pemerintah kota Pasuruan melalui Dinas - Dinas terkait.
" Jadi pada intinya, apa yang sudah kita sepakati bersama kami minta dijalankan, kita akan kawal terus dan saya harap dengan adanya rekomendasi yang diberikan dan dijalan dengan baik satu bulan ini tidak ada banjir lagi di wilayah kota pasuruan ", tutup Irfan. (Syah)
0 Komentar