Nganjuk, radarmerahputih. Com -Petani Nganjuk menjerit, pasalnya panen akan segera tiba, namun mereka kebingungan kemana akan menjual hasil panennya.
Ribuan hektare sawah yang ditanam padi akan sia sia. Karena bulog tidak ada kerjasama dengan pihak petani,
Dimana program Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk ketahanan pangan yang katanya untuk memsejaherahkana para petani Nganjuk .
Dalam hal ini terutama terkait penyerapan gabah oleh Bulog dengan harga yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Dalam hal ini, pada kenyataanya penyerapan gabah oleh Bulog dinilai belum maksimal, mengingat banyak laporan yang masuk dari petani mengenai kendala teknis yang menghambat proses tersebut. Kendala itu membuat sebagian hasil panen petani terpaksa dijual kepada tengkulak dengan harga yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Puluhan kepala desa yang tergabung di Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Nganjuk mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk untuk menyampaikan keluhan tersebut dan meminta diadakan hearing dengan pihak-pihak terkait, guna mencari solusi yang tepat agar penyerapan gabah oleh Bulog bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan petani.
Dedy Nawan, Ketua AKD Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa, kedatangannya ke DPRD adalah untuk menyampaikan keluhan para petani mengenai penyerapan gabah oleh Bulog yang mengalami kendala teknis.
Kami menyampaikan permohonan hearing kepada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk untuk membahas masalah penyerapan gabah ini, agar bisa segera ada solusi yang menguntungkan bagi petani,” ujar Dedy Nawan saat ditemui di DPRD pada Selasa (18/03/2025).
Dedy menjelaskan, meskipun Bulog sudah berusaha melakukan penyerapan, kendala teknis seperti kesalahan input data di aplikasi Bulog menjadi hambatan besar bagi petani untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan Harga Pokok Pembelian (HPP). Hal itu menyebabkan banyak hasil panen tidak dapat terserap oleh Bulog dan akhirnya dijual dengan harga lebih rendah kepada tengkulak.
Menyambut musim panen raya ini, kami berharap adanya solusi cepat dari pemerintah melalui hearing yang akan menghadirkan pihak terkait, agar masalah ini segera terselesaikan,” jelas Dedy.
Salah satu kendala yang ditemui, menurut Dedy, adalah masalah teknis pada aplikasi Bulog yang menyebabkan data petani tidak tercatat dengan baik. Meskipun sudah ada bantuan dari PPL dan Babinsa, terkadang data yang dimasukkan tidak tercover dengan baik, sehingga penyerapan gabah tidak dapat dilakukan sesuai yang diharapkan.
Mudah-mudahan, sistem Bulog dapat dipermudah, dan jika memang Bulog tidak dapat menyerap seluruh hasil panen, sebaiknya diberitahukan kepada petani agar mereka tidak bingung dan merasa dirugikan,” tambahnya.
Sementara itu, Susilo Dwi Prasetyo, Kepala Desa Kampungbaru Tanjunganom,
juga menegaskan, pentingnya mendesak solusi konkret terkait penyerapan gabah ini. Jika tidak ada solusi yang memadai dalam hearing, ia mengancam akan mengajak para petani untuk turun ke jalan guna memperjuangkan harga yang sesuai dengan HPP.
Kami berharap hearing ini segera dilaksanakan. Bila tidak ada solusi yang jelas, kami para kepala desa dan petani akan turun ke jalan atau melakukan aksi untuk memperjuangkan harga HPP yang wajar,” tegas Susilo.
Sebagai langkah awal, AKD Kabupaten Nganjuk telah mengirimkan surat permohonan hearing kepada DPRD Kabupaten Nganjuk dan Kodim 0810 Nganjuk.
Hearing direncanakan akan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 10.00 WIB, untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam.
( tim)
0 Komentar