Wagub Lira Jatim Dan Ketum LSM M_Bara Sepakat Berikan Nilai Raport Merah Dalam Program 100 Hari Kerja Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pasuruan

 


Pasuruan, radarmerahputih.com-Capaian 100 hari atas kinerja kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo dan M Nawawi dikritik berbagai elemen masyarakat. Salah satunya diungkapkan langsung oleh Wakil Gubernur ( Wagub ) Lira Jawa Timur, Ayik Suhaya dan Ketua Umum LSM M_Bara, Saiful Arif, Rabu ( 11 Juni 2025 ).


Menurut Ayik Suhaya, dirinya menilai dengan kaca pandang atau penilaian bahwa didalam kinerja Pemerintah Kota Pasuruan dalam hal ini Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkesan tidak ada yang diperbuat sama sekali.


" Didalam program 100 hari kerja yang tersusun dalam RKPD 2025 - 2030 ini beliau kan menjanjikan, semenjak resmi dilantiknya Wali Kota Dan Wakil Walikota ini  melalui 18 program 100 hari, termasuk juga yang menyebutkan bahwa satu membangun pasar yang ada di kecamatan Bugul Kidul, ini mana sampai saat ini belum ada kejelasan prosesnya sejauh mana ".


" Yang kedua terkait masalah Islamic center, itu janji lho ya itu ada buktinya beritanya ada itu kan ya islamic center sampai detik ini sama dengan pasar Kecamatan Bugul enggak ada. terus yang ketiga terkait revitilasi penguatan ekonomi yang kerjasama Pemprov dengan Pemerintah Kota terkait Pelabuhan ndak ada sama sekali, terus termasuk pelayanan publik ya terutama pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit ", ucap Ayik Suhaya.


Lebih lanjut, Ayik Suhaya menambahkan bahwa mengenai pelayanan rumah sakit dirinya menduga bahwa sampai detik ini pelayanannya masih bobrok semua. " Masih banyak pasien - pasien yang masih kecewa terhadap pelayanan rumah sakit. makanya masyarakat kita kadang banyak yang lari kepada Malang ke Kabupaten, bahkan Surabaya, ini yang kita sesalkan ".


" Dalam hal ini saya sebagai tokoh masyarakat saya memberikan raport merah ke Pemerintahan yang sekarang yang di Pimpin oleh Saudara Adi Wibowo dan M Nawawi dalam 100 hari kerja ini ", tutup Ayik Suhaya.


Sementara itu, hal senada juga disampaikan langsung oleh Saiful Arif selaku Ketua Umum LSM M_Bara. Saiful Arif menambahkan bahwa dirinya berharap ada ketegasan dari seorang Pemimpin terkait JLU yang menurutnya juga termasuk masuk dalam RPJMD Kota Pasuruan.


" Jadi kalau kami melihat, terkait JLU ini ada dampak, jadi ini masyarakat yang terdampak jalur ini tidak bisa apa - apa, mereka ngurus sertifikat ini tidak bisa. Terkait JLU ini kalau memang ini kalau mau ditindaklanjuti monggo dibangun tapi kalau diberhentikan juga monggo, tapi Pemerintah juga merevisi atau merubah ADTR, jalur JLU ini harus dihapus karena menurut kami ini ada dampak bagi masyarakat ".


Selain itu, Saiful Arif juga menambahkan bahwa menurut didalam RPJMD yang lain masih belum ada tindakan lebih lanjut dari Pemerintah, banyak bangunan - bangunan yang mangkrak seperti pada pasar bukir dan lainnya. " inilah menurut kami PR bagi Pemerintah Kota Pasuruan, ini PR yang harus diselesaikan. jangan terkesan hanya diam, seakan - akan tidak melakukan apa - apa ".


" Jadi dalam hal ini, kami sangat prihatin dalam kinerja Pemerintah selama ini makanya kami sepakat memberi nilai raport merah. Kedepan nanti biar bisa intropeksi, ada kejelasan, ada perubahan dan biar ada inovasi yang baik untuk Kota Pasuruan ", tambah Saiful. (Syah)

Posting Komentar

0 Komentar