Nganjuk,radarmerahputih.com - DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna dengan agenda membahas dan atau mpenyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD tahun anggaran 2025..
Paripurna ini dibuka langsung oleh wakil pimpinan Ulum Basthomi dan dihadiri bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, dan seluruh anggota DPRD kabupaten Nganjuk.
Dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Rabu (03/09/2025) , Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di ruang sidang Paripurna DPRD.
Bupati Nganjuk yang kerap dengan sapaan Kang Marhaen menegaskan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran, menjaga stabilitas fiskal, serta mengoptimalkan realisasi program pembangunan.
Kang Marhaen juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk tidak akan menaikkan pajak daerah, namun akan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah, tanpa membebani masyarakat
“Kami akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, mendorong efisiensi belanja daerah, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran agar seluruh program pembangunan dapat tercapai,” ujarnya.
Kang Marhaen dalam jawabannya, juga berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta terus berinovasi mencari sumber PAD baru.
"Sebagai wilayah agraris, pemerintah Kabupaten Nganjuk akan selalu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber Pendapatan Asli Daerah," jelasnya.
Kang Marhaen juga menyingkapi akan pentingnya posisi RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah ditingkat paling bawah.
Sengan menaikkan insentif adalah bagian dari program unggulannya.
"Kenaikan insentif RT, RW, BPD/LPM dan Kader akan kami lakukan dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat," urainya lagi.
Sedangkan terkait dengan pegawai non ASN yang telah memberikan kontribusi besar terhadap Pemerintah Kabupaten Nganjuk, ia mengatakan, pihaknya telah memberikan kesempatan besar untuk mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2025 baik tahap pertama maupun tahap kedua.
Hasil seleksi tersebut, pegawai Non ASN yang lulus dan berhak diangkat sebagai PPPK berjumlah 184 orang sesuai formasi yang ditetapkan Menpan. Sedangkan dari jumlah itu, sebanyak 183 orang telah diangkat sebagai PPPK Paruh waktu dan 1 orang proses usul NI PPPK.
( adv)
0 Komentar