Pasuruan - radarmerahputih.com-Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat yang tergabung dalam wadah Aliansi Forum Rakyat Pasuruan Bangkit ( FRPB ) menggelar aksi damai di depan Kantor Walikota Pasuruan, Rabu (5 November 2025).
Berdasarkan surat pernyataan sikap dan tuntannya, FRPB ada menyebutkan bahwa pertama pihaknya mendukung Program Pembangunan Jalur Lingkar Utara ( JLU ) Kota Pasuruan agar segera terlaksana sesuai dengan RPJMD.
Ia menilai bahwa Pemerintah Kota Pasuruan dalam pelaksanaan Program JLU tidak serius, karena penetapan lokasi ( PENLOK ) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai saat ini belum terealisasi.
Selain itu, ia juga menduga bahwa Pemerintah Kota Pasuruan tidak serius dalam penganggaran pembebasan lahan JLU yang nilainya sekitar ± 200 miliar rupiah, sehingga berpotensi membuat proyek strategis daerah ini berhenti di tengah jalan.
Dalam hal ini, Ketua LSM M_ Bara, Saiful Arif mengingatkan agar Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen menyelesaikan Proyek RPJMD JLU sampai selesai di masa Pemerintahan Walikota Adi Wibowo.
Menurutnya, apabila Proyek RPJMD JLU tidak terlaksana, dirinya meminta agar Pemerintah Kota Pasuruan segera menghapus gambar Jalur JLU dalam RDTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021.
" Kami berharap Pemerintah Kota Pasuruan memberikan penjelasan terbukakepada publik terkait rencana anggaran pembangunan JLU yang disebut mencapai Rp 1 triliun ".
" Dengan memperhatikan kapasitas keuangan daerah, kondisi ekonomi nasional yang tidak stabil, tingkat suku bunga dan ketidakjelasan target penyelesaian,maka Proyek JLU kami nilai tidak rasional secara perencanaan dan pembiayaan ", ucap Saiful Arif salah satu yang tergabung dalam FRPB.
Sementara itu, terkait hal ini, Adi Wibowo Walikota Pasuruan menjelaskan bahwa pada prinsipnya berharap bisa duduk bareng sehingga bersama - sama bisa runtut solutifnya, kupas bersama mulai dari awal proses sampai akhir.
" Pemerintah bekerja untuk atas dasar regulasi, untuk berkelanjutan. Tidak mungkin untuk melompat - lompat dan sebagainya, sehingga sistem yang kita bangun itu adalah berkelanjutan dari bagaimana kebijakan - kebijakan sebelumnya mampu kita kawal dengan baik ".
" Tadi banyak saran, tentu buat masukan bagi kita. Dari sini, kita semua, mulai Sekda hingga semua OPD terbuka terhadap masukan - masukan yang membangun, karena kepentingan kita adalah bagaimana berkelanjutan pembangunan itu bisa terkawal dengan baik ", ucap Adi Wibowo kepada awak media.
Lebih lanjut, Walikota Adi Wibowo juga menjelaskan bahwa terkait dengan penlok, justru ia mengajak untuk keluar lebih dulu dari penlok yang lama, karena sudah habis.
Menurutnya, salah satu ketentuan untuk penentuan penlok itu dari provinsi adalah tersedianya alokasi anggaran untuk seluruh proses, bukan hanya pembebasan lahan.
" Maka kalau kita hitung, kebutuhan itu hingga proses pembangunan itu nilainya cukup tinggi, bahkan APBD kita tidak cukup, sehingga kita cari formula, bagaimana tujuan JLU dengan kemampuan viskal kita itu kita lakukan dengan cara bertahap ".
" Kalau misalkan terkait sampai kapan, ya kita akan lihat kemampuan viskal kita karena komitmen kita, karena itu dianggap dan sudah kita bahas dengan DPRD juga ya kita laksanakan ", ujar Adi Wibowo. (Syah)
0 Komentar