Madiun,radarmerahputih.com-- Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Perencanaan Pembangunan,Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Pendopo Ronggo Jumeno Selasa (31/3/2026).
Musrenbang RKPD Tahun 2027 dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, seluruh jajaran Forkopimda, Perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, seluruh Kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Madiun dan unsur masyarakat dari Organisasi Kemasyarakatan hadir semua.
Kepala Bapperida Kabupaten Madiun Sodiq Heru Purnomo mengatakan Musrenbang ini terselenggara mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017.
Ia menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
"Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan program prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah, Melalui Musrenbang ini, kita memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah,” ujarnya.
Tema pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2027 sesuai RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2025 - 2029 yakni, Penguatan Kualitas SDM, Mendorong Transformasi Ekonomi, Investasi dan tata Kelola Pemerintahan".
Untuk mendukung tema tersebut tersebut, Pemkab Madiun menetapkan sejumlah skala prioritas pembangunan diantaranya percepatan penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan infrastruktur ekonomi, modernisasi pertanian, peningkatan pendidikan berbasis digital serta pemerataan layanan kesehatan " terang Sodiq Heru Purnomo
Proses penyusunan RKPD 2027 diawali dengan melaksanakan Forum konsultasi publik dalam menyerap aspirasi seluruh komponen masyarakat, yang tentunya mengacu pada RPJMD daerah yang disesuaikan dengan Provinsi dengan penjabaran Asta Cita Presiden.
"Bapperida telah menyusun kamus usulan yang telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat maupun legislatif diakhir tahun 2025 kemarin," tegasnya.
Sementara Bupati Madiun Hari Wuryanto mengungkapkan bahwa dari hasil Musrenbang tingkat desa, kelurahan, dan kecamatan, telah terinput ribuan usulan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat diakomodir dalam APBD 2027 karena keterbatasan anggaran.
“Oleh karena itu, perangkat daerah diminta untuk memprioritaskan program yang sesuai dengan tema pembangunan dan mencari alternatif pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi,” jelasnya.
Kerjasama lintas sektor sangat diperlukan guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan,
Kami berharap seluruh OPD lebih adaptif terhadap perubahan dan mampu menghadirkan program yang benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat ,Maju Bersama Sejahtera Semuanya," pungkasnya.
0 Komentar