Pasuruan - radarmerahputih.com -
Sejumlah masyarakat dan NGO Pasuruan yang tergabung dalam Aliansi Poros Tengah menggelar aksi damai didepan Kantor Bapenda ( Badan Pendapatan Daerah ) Kabupaten Pasuruan, Kamis ( 21 Mei 2026).
Dalam aksinya, Aliansi Poros Tengah menyampaikan aspirasi terkait transparansi pengelolaan anggaran dari hasil Pajak Barang dan Jasa Tertentu ( PBJT ) Tenaga Listrik.
Salah satu perwakilan aliansi Poros Tengah, Saiful Arif, menyatakan kekecewaannya karena audiensi sebelumnya tidak dapat bertemu dengan pihak yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan.
Menurut pria yang sekaligus Ketua Umum LSM M_Bara tersebut bahwa pada Minggu lalu ia melakukan audiensi di Bapenda Kabupaten Pasuruan, tapi pihak tidak ditemui langsung oleh Plt. Kepala Bapenda.
" Oleh karena itu, hari ini kami datang dengan menggelar aksi damai dengan menuntut Bapenda untuk membuka berapa anggaran yang diberikan PLN untuk Kabupaten ini. Kalau maksimal digunakan untuk PJU, jalan - jalan di Kabupaten ini tidak ada yang gelap ".
" Hari ini mereka tidak mau membuka berapa anggaran PBJT per bulan yang didapat dari PLN. Padahal keterbukaan informasi publik sudah jelas, tidak boleh ada rahasia terkait anggaran negara ", ujar Saiful.
Sementara, hal senada juga disampaikan oleh Eddy Ambon. Ia menyebut bahwa permasalahan bermula dari ketidakjelasan sikap Bapenda Kabupaten Pasuruan dalam menanggapi surat permohonan audiensi dan adu data yang telah dilayangkan pihaknya.
" Kami punya data terkait penarikan PBJT tiap bulannya. Kami khawatir kalau tidak ada transparansi akan ada penyalahgunaan anggaran. Dari penarikan PBJT itu ada hak kita 10 persen setiap transaksi pembelian token atau pembayaran rekening listrik tiap bulan. Kami datang untuk meminta transparansi, penjelasan terkait dana itu digunakan untuk apa ", kata Eddy.
Menurutnya, sesuai peraturan daerah, 40 persen dari dana tersebut harus dikembalikan untuk penerangan jalan umum. Ia meminta kejelasan berapa besaran 40 persen dari penarikan tiga bulan terakhir.
" Kenyataannya di lapangan banyak pelosok dan lorong yang masih gelap sehingga angka kriminalitas semakin tinggi di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah harus transparan. Pemerintah itu pelayan kami, kami yang buat mereka, bukan mereka yang jadi buat kita ", tegasnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa ini bukan aksi pertama dan pihaknya akan kembali menggelar aksi jika Bapenda tetap bungkam.
" Tadi kepala dinas PLT sempat keluar, tapi kami sudah terlanjur sakit hati. Kalau tidak bisa menemui, kenapa tidak dihubungi dulu?, Yang menemui kami hanya pejabat yang jawabannya nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Kami rakyat butuh kejelasan terkait anggaran yang masuk dari PBJTL, berapa besarannya," ujarnya.
Forum Poros Tengah berharap Bapenda Kabupaten Pasuruan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai besaran dana PBJT Tenaga Listrik yang diterima dan penggunaannya, khususnya untuk program penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu, dalam hal ini Plt Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Yuswianto menjelaskan bahwa pihaknya akan selalu welcom kepada siapa saja. Saat ditemui awak media, ia menjelaskan bahwa pada kemarin disaat audensi sebenarnya sudah ditemui oleh perwakilan kami yang secara struktural dari pejabat yang menangani.
" Saya kemarin mohon maaf tidak bisa menghadir karena ada waktu yang bersamaan, jadi bukan saya mengabaikan teman - teman dan tidak menghormati ", ujarnya.
Untuk mengenai PBJT Listrik, Yuswianto meneranfkan bahwa mengenai listrik tersebut sebenarnya menjadi kewenangan dari pihak PLN, sehingga pihaknya memiliki keterbatasan informasi terkait jumlah pelanggan PLN.
" Kita tidak bisa menyampaikan karena tidak mempunyai data pelanggan PLN. Untuk terkait besaran, per masing - masing pelanggan kita kan tidak tahu. Jadi intinya teman - teman kemarin sudah kami terima dengan baik, tetapi apa yang diharapkan mungkin kurang memuaskan ".
" Kalau pendapatan langganan listrik itukan dikompilasi di APBD kita. Jadi untuk besarannya berapa, kemana saja itu menyebar ke semua perangkat daerah. Jadi uang itu jadi satu di Kasda, setelah itu didistribusikan sesuai kebutuhan belanja masing - masing perangkat daerah. Jadi kalau dari listrik aja itu tidak bisa, itu semua sudah secara global ", masih terang Yuswianto.
Selain itu, lebih lanjut ia menegaskan bahwa pihaknya akan selalu terbuka, selalu buka komunikasi. Menurutnya, apa yang diminta pihaknya bisa menyampaikan, pada intinya, pihak Bapenda tidak pernah menutupi apa yang menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan. Namun, tetapi memang pihaknya ada keterbatasan penyampaian data semuanya.
" Pada intinya, saya sangat berterima kasih sudah dapat diingatkan oleh teman - teman. terkait hal ini, yakinlah apa yang kita lakukan semuanya itu sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada ", tutup Yuswianto. (Syah)
0 Komentar