Pasuruan - radarmerahputih.com-Kantor Pertanahan ( Kantah ) Kota Pasuruan menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan di Ruang Reforma Agraria Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Kamis (7 Mei 2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah awal konsolidasi dan penguatan koordinasi antarinstansi dalam rangka mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Jawa Timur.
Diketahui, dalam rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, diantaranya tahapan pelaksanaan kegiatan GTRA selama satu tahun anggaran, pembaruan Surat Keputusan (SK) Tim GTRA Daerah, kebutuhan data pendukung GTRA Provinsi Jawa Timur, hingga inventarisasi lokasi indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) serta potensi penataan akses bagi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur menyampaikan materi pengantar terkait arah kebijakan dan pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Selain itu, turut dipaparkan materi mengenai penguatan kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Reforma Agraria oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Provinsi Jawa Timur memaparkan strategi integrasi kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan dan penganggaran program perangkat daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program Reforma Agraria di daerah.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama Pemerintah Daerah ( Pemda ) dan seluruh unsur Tim GTRA Daerah dalam mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui koordinasi yang intensif dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pelaksanaan GTRA Tahun Anggaran 2026 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur dapat berjalan optimal, sekaligus mendorong pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Syah)
0 Komentar