Pasuruan - radarmerahputih.com-DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna ke III (tiga) dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (22 Juni 2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Samsul Hidayat dan berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya, pada Rabu 22 Juni 2026, dalam Paripurna ke II, fraksi-fraksi telah menyampaikan pemandangan umum. Berbagai masukan, catatan, pertanyaan, hingga kritik konstruktif disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Bupati Pasuruan, Rusdi Sutedjo melalui
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori mewakili Bupati menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian terhadap LKPJ APBD 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi bahan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan. Terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) ke-13 dari BPK RI, Pemkab Pasuruan berkomitmen mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
" Kami bertekad mempertahankan penilaian tertinggi dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah ", ujar Wabup Shobih.
Terkait surplus dan SiLPA, Wabup menjelaskan penganggaran SiLPA APBD murni 2026 sebesar Rp418,72 miliar. Setelah audit BPK RI, realisasi SiLPA 2025 tercatat Rp303,36 miliar. Selisih lebih penganggaran Rp115,35 miliar. SiLPA 2025 digunakan menutup defisit APBD 2026 dengan prinsip efisiensi agar pembayaran belanja tetap tepat waktu.
Selain itu, Pemkab akan terus mengakselerasi peningkatan PAD setiap tahun dan membutuhkan dukungan DPRD untuk terobosan peningkatan PAD. Pendapatan lain-lain yang sah sebesar 40 juta merupakan hibah uang Dinas Pendidikan dari program TJSL PT Jamkrindo.
" Serapan belanja di bawah 95 persen terjadi karena efisiensi sesuai regulasi. Pemkab akan meningkatkan proporsi belanja modal secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah ".
" Pemkab juga terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat agar pendapatan transfer tepat waktu, sekaligus mengurangi ketergantungan dengan mengoptimalkan PAD dan mengembangkan sumber PAD baru ", masih ujar Wabub .
Terkait Pertanian, Irigasi dan Ketahanan Pangan. Menurut Wabub, kerusakan jaringan irigasi primer dan sekunder telah direhabilitasi sesuai usulan Musrenbang.
Pemerintah Daerah melaksanakan Pemeliharaan rutin, normalisasi saluran, dan perbaikan tanggul dilakukan berkelanjutan. Pengelolaan air dioptimalkan melalui pengaturan buka tutup pintu air dan giliran distribusi oleh petani.
" Untuk perlindungan lahan produktif, Pemkab memperketat pengendalian alih fungsi lahan, memutakhirkan data sawah terlindungi, serta memperkuat sarana prasarana pertanian ".
" Pengendalian hama dilakukan melalui monitoring OPT, pendampingan teknis, dan gerakan pengendalian terpadu. Menghadapi El Nino, petani didorong menanam varietas padi umur pendek dan mengikuti sekolah lapang iklim ".
" Normalisasi irigasi tersier di Kecamatan Kraton dan Purwosari diajukan melalui program rehabilitasi dan pemeliharaan. Di Kecamatan Tosari tidak ada irigasi tersier karena tidak ada daerah irigasi. Pembangunan embung diusulkan lewat APBN. Pembangunan sumur bor di Lumbang dan Puspo terkendala cekungan air tanah yang terlalu dalam ", terang Wabub dalam paparannya.
Lebih lanjut, Wabub Gus Shobih memaparkan terkait BUMD, Digitalisasi, dan UMKM. Penyertaan modal ke BUMD belum direalisasikan 2025, namun sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2022 maksimal direalisasikan sampai 2026 sesuai kemampuan keuangan. Evaluasi BUMD dilakukan tiap triwulan dan restrukturisasi BUMD tidak sehat telah dilakukan sesuai aturan.
Menurut Wabub Gus Shobih, di sektor ekonomi digital Pemkab melakukan transformasi layanan dan pengawasan berbasis IT untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis data objek pajak. Pembayaran pajak daerah kini bisa dilakukan digital melalui kerja sama perbankan. " Untuk UMKM, kami melakukan pembinaan, fasilitas legalitas, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pasar ", terangnya.
Mengenai, Jaring Pengaman Sosial dan Layanan Publik Wabub menjelaskan bahwa Operasi pasar murah sebagai program prioritas kepala daerah akan dilanjutkan merata di 24 kecamatan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Penyaluran bantuan pokok bersubsidi dilakukan tepat sasaran.
Untuk pendidikan, Pemkab menjalankan inovasi “Gerbang Kembar” untuk menekan angka anak tidak sekolah, drop out, dan lulus tidak melanjutkan. Infrastruktur pendidikan, metode pembelajaran, dan manajemen sekolah terus dioptimalkan.
Di bidang kesehatan, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program UHC dan penurunan stunting dari hulu ke hilir. Layanan 33 Puskesmas dengan UGD 24 jam ditingkatkan, serta dibangun gedung rawat inap RSUD Bangil dan RSUD Grati.
" Dan Mengenai mitigasi banjir diperkuat melalui sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan Desa ".
" Untuk tambang, Pemkab menginisiasi digitalisasi pajak IPLB melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2025 agar pengawasan produksi tambang lebih transparan, menekan pemalsuan SKAB, dan mengurangi risiko tambang ilegal yang memicu banjir dan longsor ".
Lebih lanjut pula, Wabup Gus Shobih berharap penjelasan yang disampaikan dapat menjawab seluruh pertanyaan fraksi sesuai harapan.
Sementara dalam hal ini, Ketua DPRD Samsul Hidayat menambahkan bahwa pembahasan Raperda LKPJ APBD 2025 akan dilanjutkan rapat kerja masing-masing komisi bersama OPD mitra kerja sesuai jadwal Badan Musyawarah. " Manfaatkan waktu dan kesempatan pembahasan sebaik-baiknya ", pungkasnya. (Syah)
0 Komentar