Pasuruan - radarmerahputih.com-Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN menjadikan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai dasar negara harus diwujudkan nyata, bukan sekadar seremoni.
Hal itu disampaikan dalam Upacara Harlah Pancasila 2026 yang digelar di halaman kantor ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (2 Juni 2026).
Diketahui, pada tahun ini upacara diselenggarakan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP.
Dalam hal ini, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, bertindak sebagai inspektur upacara dan membacakan pidato Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.
Ia menekankan Pancasila harus menjadi arah setiap kebijakan dan layanan kepada rakyat. Yang menurutnya jangan biarkan nilai - nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
" Pastikan setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, melindungi hak kelompok paling rentan, dan tidak membuat rakyat merasa ditinggalkan ", kata Yaved.
Sementara, perwira upacara dipercayakan kepada Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Shamy Ardian. Sementara jajaran petugas upacara lain seperti komandan upacara, pengibar bendera, pembaca UUD 1945, pembawa acara, hingga pembaca doa berasal dari Kementerian PKP.
Dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, peringatan tahun ini menegaskan relevansi Pancasila tidak hanya untuk menjaga persatuan Indonesia, tetapi juga memberi kontribusi bagi perdamaian dan keadilan global.
Dalam amanatnya, Yaved menyebut Pancasila sudah teruji sebagai kompas bangsa menghadapi berbagai tantangan. Keberagaman Indonesia yang membentang di 17 ribu pulau dengan ratusan suku tetap utuh karena berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
" Pancasila adalah bintang penuntun yang membuktikan ketangguhannya di tengah dunia penuh ketidakpastian dan ancaman perpecahan. Indonesia berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana perbedaan dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan ", ujarnya.
Upacara diikuti jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Administrator, serta seluruh staf Kementerian ATR/BPN dan PKP.
Dengan momentum ini, ATR/BPN menegaskan kembali komitmen menjadikan Pancasila sebagai landasan utama dalam kebijakan pertanahan dan tata ruang, agar setiap pelayanan benar-benar menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. (Syah)
0 Komentar