Pasuruan - radarmerahputih.com-DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna ke III dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (18 Agustus 2026).
Dalam kesempatan ini, sebagai pembuka rapat Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ( RI ) yang ke-81.
" Semoga semangat perjuangan para pahlawan tidak hanya dimaknai secara seremonial saja, tetapi mendorong kita bekerja lebih keras, bersatu padu dan bersinergi antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mengisi kemerdekaan melalui peningkatan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan ", ujar Samsul.
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa sebelumnya, pada 13 Agustus 2026 lalu fraksi - fraksi telah menyampaikan pemandangan umum berupa pertanyaan, catatan, kritik, saran dan masukan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026.
Masukan tersebut diharapkan dapat menyempurnakan rancangan peraturan daerah. " Pertanyaan, catatan, kritik dan saran dari masing - masing fraksi tentunya memerlukan penjelasan, jawaban dan klarifikasi dari Saudara Bupati ", ungkap Samsul Hidayat dalam memimpin rapat.
Sementara, dalam hal ini. Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori atau biasa di kenal Gus Shobih mewakili Bupati, Rusdi Sutedjo menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi. Ia menegaskan bahwa perubahan APBD 2026 telah diselaraskan dengan 33 program prioritas pembangunan daerah.
Menjawab Fraksi Nasdem, Demokrat, Gelora dan PPP, Wabup menegaskan pemerataan pembangunan dilakukan berdasarkan data, permasalahan dan kearifan lokal. Tiga urusan utama, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar menjadi prioritas karena merupakan indikator keberhasilan dan standar pelayanan minimal.
Untuk ekonomi, Pemkab akan meningkatkan pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif dan pertanian melalui kemudahan akses permodalan dan pelatihan digital. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran dilakukan via pelatihan kompetensi, job fair dan kolaborasi dengan dunia usaha.
Menjawab Fraksi PKS, Shobih menjelaskan penanganan banjir dilakukan terpadu melalui normalisasi sungai, pengendalian sedimentasi, peningkatan drainase dan perlindungan sempadan sungai.
Kepada Fraksi Golkar, Pemkab berkomitmen meningkatkan PAD secara transparan dan akuntabel. Penyesuaian anggaran dilakukan karena efisiensi belanja dan penurunan dana transfer sesuai PMK Nomor 7 Tahun 2026.
" kenaikan anggaran diarahkan pada infrastruktur berkelanjutan, SDM, kesehatan, perumahan layak, ketahanan pangan, dan penurunan stunting. Efisiensi tidak menyentuh prioritas pembangunan ", ujar Gus Shobih.
Sementara untuk menjawab dari Fraksi PDI Perjuangan, ia menerangkan bahwa Pemkab terus berkomitmen menjaga transparansi dan efisiensi agar setiap rupiah APBD berdampak nyata.
" Sektor pertanian dan pangan menjadi pilar dengan optimalisasi pupuk subsidi, rehabilitasi irigasi dan jalan usaha tani. Infrastruktur difokuskan pada perbaikan sekolah, penanganan banjir, jalan, jembatan dan penerangan umum ", terangnya.
Untuk Fraksi Gerindra, Wabup menegaskan efisiensi tidak mengorbankan pelayanan dasar. Peningkatan anggaran pendidikan, kesehatan, pemberdayaan desa dan olahraga tetap menjadi prioritas. Efisiensi difokuskan pada belanja pendukung.
" Terakhir, menjawab Fraksi PKB, Pemkab akan memprioritaskan digitalisasi pajak dan transparansi retribusi agar tidak membebani UMKM. Koordinasi dengan Pemprov Jatim juga terus diintensifkan untuk menjaga stabilitas daerah di tengah ketidakpastian ekonomi global ", tambah Gus Shobih.
Sementara itu, sebagai penutup Ketua DPRD Samsul Hidayat menutup dengan menyampaikan bahwa Raperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan dibahas lebih detail melalui rapat kerja komisi-komisi dengan OPD mitra kerja sesuai jadwal Bamus.
" Untuk itu kami berharap agar alokasi waktu yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ", pungkas Samsul. (Syah)
0 Komentar