Nganjuk, radarmerahputih.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026)
Paripurna kali ini dipimpin oleh wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Jianto, didampingi Ulum Basthomi Wakil Ketua DPRD dan Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro.
Selain itu hadir pula dari eksekutif diantaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Nur Solekan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Sidang kali ini dari masing-masing Fraksi Dewan, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi NasDem dan Fraksi Hanura naskah penyampaian, Pandangan Umumnya diserahkan tanpa dibacakan, hanya Farksi PKB yang dibacakan.
Dari Catatan-catatan yang dibacakan ke forum sidang oleh Fraksi PKB didominasi oleh evaluasi kebijakan belanja langsung dan strategi pemulihan fiskal Daerah.
Secara garis besar, terdapat tiga poin krusial yang digarisbawahi oleh Fraksi PKB terhadap Rancangan Perubahan APBD dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026.
1. Efisiensi Alokasi Belanja Infrastruktur dimana Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa penyesuaian Anggaran pada sisa tahun anggaran 2026 ini diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang langsung berdampak pada konektivitas ekonomi warga.
Proyek fisik yang bersifat mendesak diminta diselesaikan tepat waktu sebelum tahun anggaran berakhir.
2. Kesehatan Fiskal dan Penurunan Defisit, Fraksi PKB menyoroti proyeksi pembiayaan netto dan menekankan pentingnya menjaga ruang fiskal daerah tetap sehat.
Eksekutif diingatkan agar penataan ulang pos anggaran belanja tidak memperlebar defisit keuangan daerah, melainkan mengoptimalkan efisiensi program non-prioritas.
3. Peningkatan Pendidikan: Fraksi PKB memberikan catatan kritis peningkatan anggaran pendidikan dalam Perubahan APBD 2026 adalah besarnya alokasi dana belum tentu menjamin peningkatan kualitas layanan maupun hasil belajar siswa secara langsung.
Hal ini menjadi perhatian utama dimana pemerintah harus bisa memastikan stabilitas pendapatan guru agar mereka dapat fokus penuh pada pengembangan siswa dan juga memastikan lingkungan belajar aman dan nyaman demi mendukung konsentrasi siswa.
Setelah seluruh Perwakilan Fraksi menyerahkan dan satu Fraksi membacakan naskah Pemandangan Umum, dokumen resmi tersebut diserahkan langsung kepada wakil Ketua DPRD Jianto untuk kemudian diteruskan kepada wakil Bupati Trihandy Cahyo Saputro.
Menutup Persidangan, Pimpinan Sidang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi Dewan yang telah mencurahkan pemikiran kritis dan konstruktif.
Berbagai poin pertanyaan, kritik, saran, serta masukan yang tertuang dalam dokumen pemandangan umum tersebut secara regulasi akan dijawab secara rinci oleh Bupati Nganjuk pada Rapat Paripurna selanjutnya.
Sinergitas yang kuat antara legislatif dan eksekutif ini diharapkan mampu menghasilkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang tidak hanya taat administrasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dasar serta kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. (**)
0 Komentar