Pasuruan - radarmerahputih,com-Fraksi PKS DPRD Kota Pasuruan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Nota Keuangan Raperda P-APBD 2026, Sabtu (19 September 2026). Melalui H. R Imam Joko S.N.,S.Si, Fraksi PKS mengapresiasi Walikota, namun memberi sejumlah catatan kritis.
Pertama, ia menyampaikan mengenai belanja pegawai turun Rp15,1 Miliar. ia mempertanyakan apakah pengurangan ini hasil telaah cermat dan memastikan tidak mengurangi hak gaji pegawai, yang selama ini menjadi sumber utama SiLPA.
Terkait, Belanja Barang & Jasa Naik Rp27,1 Miliar dan Modal Alat Mesin Rp6,6 Miliar, PKS menanyakan dasar kebijakan strategis, alokasi untuk 8 program prioritas Walikota, dan dampaknya ke masyarakat. Dengan sisa waktu 3 bulan, PKS meragukan kegiatan ini bisa terealisasi.
Selain itu, terkait carut-marut Data DTSEN & Desil, melalui Imam Joko mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan pemutakhiran data oleh Dinsos dan PSM tanpa libatkan RT/RW, minim sosialisasi, dan sistem SIG-NG di kelurahan belum optimal.
" Sementara Dinsos juga belum merekap dinamika usul-sanggah. Dalam hal ini, kami mengusulkan sosialisasi masif, musyawarah kelurahan rutin sebulan sekali dengan RT/RW/PSM dan berita acara, serta SK Walikota untuk bantuan APBD bagi warga MBR yang bansosnya terhenti karena desil berubah ", ungkapnya.
Mengenai, Digitalisasi pihaknya menilai masih fokus pada pengadaan alat, belum bangun budaya data. Dalam hal ini, pihaknya mendorong untuk budaya melek data dan dashboard di semua level OPD.
Selain itu, diketahui bahwa PKS juga menyoroti OPD yang kurang serius mendorong Perwali penambah PAD seperti penataan kabel telekomunikasi dan retribusi sampah.
" Dan kami juga menyoroti mengenai PUPR yang Perencanaan Pujasera Purut Rp288,3 juta tanpa kitchen sink dan IPAL. Dishub, mengenai Lampu hias di RKPD 9 titik Rp485 juta, di PAK menjadi 27 titik Rp1,4 miliar.
" Terkait RSUD dr. R. Soedarsono: Mendesak dibangun dashboard real-time terintegrasi untuk memantau BOR, antrean, dan klaim BPJS hingga level Walikota. Serta mengenai Reward Atlet, kami mengingatkan komitmen Walikota untuk menambah reward atlet Porprov Jatim. 'Yang dijaga bukan besaran reward, tapi kepercayaan atlet' ", tegas Imam.
Lebih lanjut, Ia berharap agar catatan yang telah disampaikan mendapat jawaban yang solutif dan terperinci dari stake holder terkait, bukan hanya sekedar jawaban normatif. (Syah)
0 Komentar