Pasuruan - radarmerahputih.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar Rapat Paripurna Ke IV dengan agenda persetujuan dua Raperda, yakni Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Rabu (11 November 2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Dalam pembukaannya, masih dalam momen Hari Pahlawan, ia tak lupa mengucapkan Selamat Hari Pahlawan Tahun 2026.
" Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Pasuruan, Bangsa dan Negara ", ujarnya.
Dalam hal ini, Samsul Hidayat juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan seluruh OPD yang telah bekerja sama membahas kedua Raperda tersebut, khususnya Bapemperda dan Pansus II.
" Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah ", katanya.
Selanjutnya, Juru bicara Bapemperda, Sugianto, menyampaikan laporan hasil dari pembahasan bersama OPD pengampun dilingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Ia menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2023 sudah menjadi landasan hukum pemungutan pajak dan retribusi, namun perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efektivitas pemungutan, serta menyesuaikan tarif agar relevan dengan perekonomian dan kebutuhan masyarakat.
Menurut Sugianto, Pembahasan dilakukan melalui tahapan sesuai tata tertib DPRD, mulai dari penyampaian pengantar, rapat internal, rapat dengar pendapat dengan pemerintah daerah, mengundang pemangku kepentingan, hingga pembahasan daftar masalah pasal demi pasal.
Dijelaskan, bahwa materi pokok perubahan meliputi 13 ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2023, antara lain: Penambahan definisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Setoran Pajak Daerah, instansi, dan pengertian komersial., Penyesuaian tarif PBB-P2 secara bertingkat sesuai Nilai Jual Objek Pajak, dengan tarif khusus yang lebih rendah bagi lahan produksi pangan dan ternak guna melindungi ketahanan pangan daerah.
Penegasan pengecualian objek retribusi pelayanan kebersihan bagi jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat umum lainnya., Perluasan objek retribusi jasa usaha, termasuk pemanfaatan aset daerah dan penjualan hasil produksi usaha daerah, serta penegasan peran BLUD., Ketentuan baru tata cara pelaporan SPTPD, masa pajak, batas waktu penyampaian, dan kewenangan Bupati mengatur lebih lanjut melalui Perbup., Bab khusus insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagai penghargaan kinerja instansi pemungut sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kemudian, Sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat melapor, yang dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, wabah penyakit, maupun keadaan lain yang dipertimbangkan Bupati. Dan penyesuaian daftar dan besaran tarif retribusi dalam lampiran agar sesuai biaya pelayanan saat ini.
" Dalam hal ini, Bapemperda menyimpulkan bahwa penyesuaian tarif tidak akan memberatkan masyarakat secara berlebihan, sementara Pemkab berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan secara berimbang. Raperda dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan layak disetujui menjadi Perda ", ujar Sugianto.
Sementara, terkait Penambahan Penyertaan Modal BUMD, Ketua Pansus II disampaikan juru bicara, Sugiarto. Ia menjelaskan, penyertaan modal daerah merupakan investasi Pemda melalui pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan modal BUMD. Langkah ini wajib ditetapkan dalam Perda sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 54 Tahun 2017, dan PP Nomor 12 Tahun 2019.
Ia menjelaskan, hasil pembahasan menyepakati: a. Akumulasi modal yang sudah disetor sampai Tahun 2025 sebesar Rp 101.548.438.26* [sesuai laporan, red]. b. Batasan maksimal penambahan penyertaan modal ke depan, dengan rincian PT BPR Jatim sebesar Rp 2 miliar, PT BPR Bina Mandiri sebesar Rp 8 miliar, Perumda Air Minum Giri Nawa Tirta sebesar Rp 36.048.796.072, dan Perusahaan Perseroan Daerah Pasuruan Lestari Jaya sebesar Rp 122.489.390.722
" Kami, pansus menekankan agar pencairan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, disesuaikan dengan APBD berkenaan. Penyaluran wajib mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan hasil penilaian prestasi kerja serta kesehatan keuangan BUMD. Setiap tahap wajib didahului kajian analisis investasi oleh institusi/tim independen dan rencana bisnis yang disetujui ", ujarnya.
Lebih lanjut, melalui Sugiarto, Pansus juga memberi 5 rekomendasi strategis, diantanya; Peningkatan dividen/PAD: Penambahan modal harus berbanding lurus dengan peningkatan dividen bagi APBD, BUMD tidak boleh terus bergantung pada suntikan modal tanpa imbal hasil terukur.
Perbaikan pelayanan air minum: Perumda harus diprioritaskan untuk perluasan cakupan jaringan, penurunan tingkat kebocoran air, dan peningkatan kualitas air siap konsumsi., Penguatan UMKM dan literasi keuangan: Modal pada BPR Bina Mandiri dan BPR Jatim harus disalurkan efektif untuk permodalan UMKM melalui kredit daerah yang terjangkau guna memberantas rentenir.
Optimalisasi aset komersial:* PT Pasuruan Lestari Jaya dituntut menyusun strategi bisnis yang inovatif, efisien, profesional, dan akuntabel. Serta Pengawasan berkala: Bupati melalui perangkat daerah terkait wajib melakukan evaluasi kinerja triwulan dan menyampaikan laporan perkembangan investasi daerah secara periodik kepada DPRD.
" Pansus menyimpulkan Raperda telah selesai dibahas, harmonis secara yuridis, dan disetujui menjadi Perda ", tambah Sugiarto.
Selanjutnya, Ketua DPRD Samsul Hidayat membacakan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Persetujuan Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
" Memutuskan, menetapkan: Ke-1, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan ", ujar Samsul. (Syah)
0 Komentar