MOJOKERTO. Radarmerahputih.com - Setiap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) soal mahar ke partai politik (parpol) yang jumlahnya hingga miliaran rupiah, lebih-lebih jika harus merangkul minimal dua parpol ataupun lebih bisa mencapai Rp.10 Miliar (bahkan puluhan Miliar) menjadi perhatian dari berbagai kalangan yang mencermati Pilkada agar tidak merugikan masyarakat. Jika tetap terjadi seperti itu maka hanya pihak yang punya duit berlebih yang bisa maju jadi Calon Kepala Daerah / Cakada yang kemudian jika terpilih lantas tetap sangat kurang memperhatikan kesejahteraan rakyat akan tetapi mencari pengembaliab modal.
Misal salah satunya di Probolinggo. Pun di Mojokerto, dari keluarga yang terlibat korupsi berjamaah akan tetapi masih bisa terpilih sebagai Kepala Daerah. Hal tersebut juga menjadi perhatian serius Suharto SH ketua Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online (MIO) Provinsi Jawa Timur, beserta aliansinya di berbagai organisasi media, LSM, ormas dan lainnya.
MIO yang masih berumur sangat muda, dibentuk 10 Desember 2020, pun mengkritisi untuk menggugah kesadaran bersama untuk mengarah lebih baik, termasuk antisipatif agar tidak terdominasi mahar kendaraan lewat parpol. Suharto SH ketua PW MIO Jatim yang telah malang melintang di berbagai organisasi (termasuk organisasi-organisasi besar nasional di Jatim, red.) pun lebih jauh mengungkapkan keprihatinan dengan mengutip yang pernah dalam sejumlah kesempatan disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dimana sempat menyebut biaya besar yang dikeluarkan calon (Calon Kepala Daerah / Cakada) antara lain untuk mendapat kendaraan politik dari parpol. Tito Karnavian pun menyebut seorang calon bupati jika tidak memiliki dana sekitar Rp. 30 Miliar maka tidak akan berani maju dalam perhelatan Pilkada. Bahkan ada yang menyebut Rp.50 Miliar hingga Rp.100 Miliar lebih.
Modal minimal sekitar Rp.30 Miliar yang dinyatakan Mendagri Tito Karnavian itupun saat ini diungkap kembali oleh Suharto ketua PW MIO Jatim, yang sekaligus memprihatinkan terhadap hal tersebut karena masih saja terjadi. Yang hal itu menurut Suharto, akan sangat membatasi munculnya Calon Pemimpin berkualitas namun terhambat karena tidak memiliki beaya (minimal) Rp.30 Miliar seperti yang disebutkan Tito Karnavian.
Oleh karena sebab hal tersebut, Suharto pun mendorong para tokoh masyarakat termasuk pengurus MIO maupun anggota MIO dimanapun di Jatim agar mempelopori untuk maju dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang akan digelar pada November 2024, dan tidak harus lewat jalur parpol tapi bisa juga melaui jalur perseorangan alias independen dengan beaya yang lebih efesien dan efektif. Entah sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) atau sebagai Calon Wakil Kepala Daerah (Cawakada).
Untuk di Mojokerto, Suharto menyebut nama Dr KH Abdul Rokhim SH MH pengasuh Ponpes Sabilul Muttaqin Kalipuro Kecamatan Pungging, Mojokerto, sebagai salah satu tokoh yang layak maju menjadi Calon Bupati Mojokerto 2024 independen meskipun bisa saja ada tokoh yang lain yang akan maju. Namun Suharto menilai Dr KH Abdul Rokhim SH MH sebagai tokoh yang memiliki pengalaman yang cukup komplit dan sangat layak.
"Dr KH Abdul Rokhim SH MH sangat layak menjadi Cabup Mojokerto 2024 independen karena memiliki pengalaman yang cukup komplit, diantaranya menjadi ketua penasehat tingkat Jawa Timur untuk salah satu parpol besar, pernah di Komisi A DPRD Mojokerto, pengurus Dai Polda, juga Wakil Ketua Dewan Masjid Jawa Timur," ungkap Suharto menyebut figur yang Ketua Penasehat MIO Jatim.
Hal tersebut menurut Suharto diantaranya untuk melawan dominasi mahar politik parpol agar parpol tidak sembrono dan sembarangan tarifnya, sekaligus antisipasi jika ada penangkapan berjamaah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas efek korupsi yang telah terjadi beberapa tahun lalu yang salah satu kasusnya juga sedang proses sidang di Tipikor Surabaya yang melibatkan keluarga incumbent.
Dikonfirmasi terpisah Dr KH Abdul Rokhim SH MH menyatakan kesanggupannya jika dirinya didukung maju Cabup Mojokerto 2024 independen untuk keseimbangan Mojokerto. "Saya siap jika didukung maju Cabup Mojokerto 2024 independen untuk keseimbangan," ungkap Dr KH Abdul Rokhim SH MH yang juga menjadi dosen terbang untuk berbagai perguruan tinggi di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini.
Sebagai catatan, dari hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019, tiga tahun yang lalu, dari limapuluh (50) kursi DPRD Kabupaten Mojokerto yang menjadi Juara 1 adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan sepuluh (10) kursi. Adapun perolehan kursi selengkapnya DPRD Kabupaten Mojokerto 2019 adalah sebagaimana berikut dibawah ini.
1).PKB (10 kursi)
2).PDIP (9 kursi)
3).Golkar (6 kursi)
4).PPP (5 kursi)
5).Demokrat (5 kursi)
6).PKS (4 kursi)
7).Gerindra (3 kursi)
8).Nasdem (3 kursi)
9).PAN (2 kursi)
10).Hanura (2 kursi)
11).PBB (1 kursi)
Namun untuk Pilbup Mojokerto November 2024 tidak menggunakan hasil Pileg 2019 tersebut akan tetapi menunggu hasil Pileg Februari 2024, dimana untuk hasil Pileg Februari 2024 diprediksi akan mengalami banyak perubahan, lebih-lebih jika ada parpol baru diluar yang sudah masuk legislatif 2019.
Parpol yang diprediksi berkembang di Mojokerto untuk Pileg Februari 2024 diantaranya adalah Golkar, Nasdem dan PKS yang relatif tidak ada goncangan. Bahkan Nasdem diprediksi akan berkembang pesat.
Terpisah Siswahyu Kurniawan penulis buku Bung Karno Dan Pak Harto, kurang - lebih menyampaikan pendapat yang sama.
Menurut Siswahyu Kurniawan yang juga penulis buku biografi Mardjito GA saat Ketua Puskud Jatim (dan anggota DPD RI serta Komisaris Bank Bukopin, red.), perubahan perolehan kursi akan bisa sangat signifikan dengan adanya Pileg yang bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres), serta adanya berbagai perpecahan parpol, ditambah lagi dengan kemungkinan banyak parpol baru yang lolos ikut Pileg 2024 akan tetapi pada Pileg 2019 tidak ikut kontestasi. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926.
( redaks)
0 Comments