Bima. Radar merah putih - Ratusan mahasiswa yang tergantung dalam OKP Cipayung Bima yang terdiri dari HMI, PMII, KAMMI dan GMNI Cabang Bima terus melakukan aksi protes atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Kamis (8/9/2022).
Pantauan wartawan, Aksi jilid II tersebut nyaris ricuh lantaran saling dorong antara masa aksi dengan aparat kepolisian. Sekitar pukul 14.30 Wita, masa kembali menduduki kantor DPRD dan ditemui oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima.
Koordinasi lapangan (Korlap), Firdaus menjelaskan, berdasarkan kondisi kebangsaan hari ini yang begitu mencederai nilai Demokrasi. Dimana sikap otoriter pemerintah Republik Indonesia dalam merumuskan kebijakaan secara cepat dan spontan yang menuai problem.
"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi yang pokok dan cukup besar dalam pembangunan ekonomi. Harga BBM dalam negeri yang naik begitu pesat berdasarkan kebijakan pemerintah Negara kesatuan republik Indonesia melalui rilis resmi menteri Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) pada hari sabtu tanggal 3 September 2022,"ungkapnya.
Ia mengatakan, Harga BBM Bersubsidi yang naik dari harga semula pertalite Rp.7.650 menjadi Rp.10.000, Solar dari Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800 menjadi sorotan publik. Kebijakan ini tentu tidak berpihak kepada masyarakat, sebab bisa dipastikan bahwa semua kebutuhan baik sandang pangan dan papan ikut mengalami inflasi (kenaikan harga) karena BBM naik.
"Seharusnya pemerintah bisa lebih memaksimalkan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran karena fakta menunjukkan 80% subsidi dinikmati oleh orang-orang yang tergolong mampu (kaya), bukan masyarakat kategori ekonomi menengah kebawah (Kompas, 12 juli 2022). Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan kepada masyarakat tidak mampu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 26,16 juta jiwa per maret 2022,"terangnya.
Oleh karena itu, Cipayung Bima menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mendesak pemerintah agar segera mencabut kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi.
"Kami juga mendesak pemerintah untuk memaksimalkan proses distribusi subsidi BBM agar tepat sasaran sesuai klaster pendapatan per kapita masyarakat dengan klas kendaraan roda dua dan transportasi umum maupun angkutan logistik, serta meminta kepada pemerintah mencabut kenaikan harga tarif dasar listrik dan menindak tegas mafia di sektor minyak dan gas,"bebernya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad putra Feriyandi yang didampingi Wakil ketua I M. Aminurlah dihadapan masa aksi menyatakan sikap untuk menolak kenaikan harga BBM dengan menandatangani nota kesepahaman Cipayung Bima.
"Kami setuju dengan semua tuntutan dari adik-adik Cipayung Bima. Kami akan bersurat resmi ke DPR RI hingga Presiden dan melampirkan nota kesepahaman ini,"Tutupnya.
Usai penandatanganan, Ketua DPRD ubersama Cipayung Bima melakukan penyerahan Nota kesepahaman secara resmi. (**).
0 Comments