Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi, melaksanakan Rapat Paripurna dalam acara laporan pertanggung jawaban bupati ngawi tahun anggaran 2017 dan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban bupati ngawi tahun anggaran 2017. Senin ( 23/04/2018 )
Rapat paripurna yang berlangung di ruang sidang utama DPRD Ngawi tersebut, dilaksanakan dalam suasana Istimewa semua yang hadir mengenakan pakaian daerah sebagai simbol penghargaan pada Pahlawan emansipasi Wanita RA.Kartini , penyampaian pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017 oleh Ir Budi Sulistyono .Bupati Ngawi.
Hadir dalam Paripurna LKPJ Bupati tahun 2017 , Semua OPD / Dinas Se-Kabupaten Ngawi , Kapolres Ngawi , Dandim 0805 Ngawi , Kepala Kejaksaan Ngawi dan Semua Anggota DPRD Ngawi.
Bahkan awak media sempat di kagetkan , Budi Sulistyono hadir lebih awal dari DPRD di tempat Paripurna , menunjukan etos kerja Bupati Ngawi perlu mendapatkan apresiasi namun menjadi tamparan bagi anggota DPRD selaku tuan rumah di gelarnya LKPJ.
“ LKPJ ini wajib bagi bupati sebagai pimpinan dearah yang menerima amanah dari warga ngawi dimana reprensetatifnya dari pada masyarakat adalah DPR , jadi pertanggung jawaban kita kinerja 1 tahun . Tahun 2017 kita diberikan anggaran untuk di belanjakan ,di ujungnya saat -nya kita mempertanggung jawabkan , alhamdullilah semua positif . walaupun ada beberapa target yang belum tercapai karena keterbatasan waktu dan anggaran , maka semua akan kita lanjutkan tahun 2018 “. Kata Budi Sulisyono
“ Untuk tahun 2018 prioritas tetap sama infrastuktur menujang pelayanan Pariwisata dan Pertanian dan dewan sudah sepakat infrastrukur yang langsung bisa dirasakan pada masyarakat seperti infrastruktur jalan , pengairan , pertanian dan infrastruktur dasar ,“ Tegas Bupati Ngawi.
Dwi Riyanto Jatmiko . Ketua DPRD Ngawi mengatakan “ Rekomendasi pembahasan LKPJ Bupati tahun 2017 ada beberapa rekomendasi bidang pengelolaan keuangan itu efektifitas belanja pada serapan harus ada motifasi atau penambahan serapan karena fakta secara umum serapan APBD masih di bawah 89% masih perlu kosentrasi “.
“Permasalahan ke dua untuk pendapatan tidak signifikan semua sudah sesuai target yang tidak masuk target , yang tidak masuk hanya dana perimbangan dari pusat dan tidak bisa di korelasikan dengan kinerja Bupati . dari sisi efektifitas program kegiatan untuk menyesuaikan terhadap fisi misi bupati sudah mulai selaras dan capain idikator – idikator cukup bagus, sedang pekerjaan fisik yang terserap capaianya 95% lebih. tidak ada di masalah pelaksanaan , tapi sisi perencanan karena keterbatasan waktu jika bisa di terserap semua , yakin semua bisa sesuai target “, Ujar Dwi Riyanto (junet)
0 Comments