*Pengaruh Covid19 terhadap Sektor UMKM* - RADAR MERAH PUTIH

Breaking

Friday, April 3, 2020

*Pengaruh Covid19 terhadap Sektor UMKM*



Jakarta,  radar merah putih.  Com - Pandemic virus Corona yang terjadi hampir di semua negara memberikan dampak yang masif tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu kesehatan ekonomi dunia. Seperti negara Indonesia memproyeksikan penurunan pertumbuhan ekonominya akibat pandemi virus Corona. Bahkan, dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menurun dibawah 4 persen.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), Drs. H. MAZ Pandjaitan, M.Si menyatakan “Saya memprediksi kalau UMKM tidak bisa berusaha secara aman daya beli menurun 3 bulan mendatang. Terjadi kelumpuhan usaha akan meningkatnya pengangguran, kesejahteraan merosot dapat dipastikan akan terjadi kelumpuhan ekonomi secara masif.”

Sektor UMKM, adalah sektor yang paling terdepan terdampak wabah COVID-19.
Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha karena tidak ada kegiatan masyarakat. Sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan gaji atau honor pekerja, dan biaya-biaya lainnya.

Selain itu persoalan yang dihadapi UMKM  beragam, mulai dari turunnya omzet penjualan, kesulitan bahan baku, turunnya permintaan, hingga sulitnya pendistribusian. Angka tersebut diperkirakan akan lebih menurun lagi jika persoalan-persoalan tersebut tidak segera ditangani secara komprehensif.

Menurut Ketua Umum Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), Drs. H. MAZ Pandjaitan, M.Si bahwa terdapat sekitar 9 Sektor UMKM di Indonesia yang terdampak dari pandemi Covid19 ini seperti : 1. Kuliner 2. Penjual / Toko sembako 3. Sektor Produksi seperti Handy craf 4. Perusahaan Property 5. Penjual pakaian seperti Konfeksi 6. Industri percetakan 7. Perikanan 8. Peternakan. 9 Pertanian.
Pada umumnya mereka kehilangan omzet yang pasti pasar anjlok menurun. Mesti ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah yg pro terhadap persoalan UMKM akibat Covid 19 yang sebagian besar masyarakat ketakutan dan tertekan.

Contoh disektor peternakan: biasanya para pelaku ternak menyediakan persediaan Ayam dengan yang biasa dipasarkan, dengan adanya social distancing mengakibatkan turunnya penjualan, maka katakanlah permintaan menurun. Sehingga tidak terjual seluruhnya, dan ini menjadi suatu kerugian bagi para pelaku usahanya.

Berbeda halnya untuk contoh Sektor handy craft personal care: untuk Sektor handy craft Home Care dan Personal Care seperti Masker, Hand sanitazers, Sabun, Pembersih Lantai, mengalami peningkatan permintaan, yang artinya terjadi peningkatakan penjualan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat mulai menjaga kebersihan lebih dari sebelumnya agar terhindar dari virus, dan sulitnya untuk mendapatakan masker, hand sanitizers dipasaran.

*Kebijakan yang dilakukan Pemerintah*

Pemerintah mengatakan tengah menyiapkan kebijakan bantuan sosial dengan mengalokasikan anggaran dan refocusing untuk menyokong sektor informal dan pekerja harian, serta memberi stimulus bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Hal ini diharapkan agar pelaku UMKM bisa tetap berproduksi dan beraktivitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan countercyclical melalui Peraturan OJK (POJK). Peraturan OJK (POJK) Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 itu menyatakan bahwa bank akan menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitor yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitor UMKM. Aturan ini diharapkan dapat mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan.

Maka perlunya  peran masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah agar bisa bersinergi dalam menghadapi pandemi virus Covid19, khususnya apa yang harus dan akan dilakukan oleh para pelaku UMKM.

*Strategi Peluang bagi Pelaku UMKM*

Para pelaku UMKM masih mempunyai peluang untuk bertahan ditengah situasi ketidakpastian seperti ini, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan lebih mengoptimalkan platform digital dalam kegiatan pemasarannya.

Dengan memanfaatkan platform digital market place, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lain untuk menjual produknya. Pemanfaatan platform digital market place ini juga menguntungkan UMKM karena dapat menghemat biaya operasional. Selain itu, UMKM sebaiknya juga berfokus atau memprioritaskan layanan pada kelompok pelanggan yang loyal.

Dalam situasi ketidakpastian ekonomi saat ini, pemerintah diharapkan bisa menyediakan skema permodalan pembiayaan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM acapkali kesulitan mendapatkan modal dari bank karena sulitnya memenuhi syarat creditworthiness yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Kita mengetahui bahwa para pelaku UMKM memang menjadi salah satu yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat di Indonesia. Namun dengan situasi seperti ini kita jadikan sebagai sebuah ujian. Dimana peluang bisa kita dapatkan dengan optimis, dan melakukan berbagai strategi yang efektif dan efisien agar produksivitas seperti bahan baku lokal, sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal, dan bisa bertahan ditengah pandemi Covid19 yang mengakibatkan situasi ketidakpastian ekonomi saat ini.

Untuk memperkuat ekonomi UMKM maka diharapkan bahwa UMKM dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), karena Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada saat ini diprioritaskan oleh pemerintah untuk menjadi Sentral Ekonomi Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sentral Ekonomi Desa pada saat ini sudah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah, baik pembinaan maupun permodalan. Sehingga dengan bersinerginya UMKM dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menggabungkan dua kekuatan ekonomi yang diharapakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Diharapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten/ Kota Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (HIPMIKIMDO) di 34 Provinsi seluruh Indonesia dapat mengidentifikasi lebih detail persoalan yang dihadapi UMKM, dan dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Presiden mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Program KUR untuk UMKM yang plafon anggarannya ditingkatkan menjadi 190 Triliun. Dengan penurunan suku bunga dari 7% menjadi 6%.
Kebijakan pemerintah ini sangat membantu dan mendorong UMKM, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan bunga murah 6% per tahun.
Dan kami para pelaku UMKM anggota HIPMIKIMDO (Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia) berharap agar apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan kemudahan fasilitas kredit sampai dengan 50juta rupiah tanpa jaminan pada 3 bulan mendatang dapat direalisasikan oleh pemerintah, dengan ketentuan usaha UMKM tersebut feasible, atau dianggap layak oleh lembaga perbankan atau pemberi modal. Hal ini agar pelaku UMKM yang pada saat ini terimbas dampak covid19 dapat segera bangkit kembali.

Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) mendukung dan mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan usaha UMKM dan memberikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Kami berharap pemerintah tetap menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka menghadapi bulan puasa Ramadhan dan lebaran 1441H.

Ketua Umum DPP HIPMIKIMDO Drs. H. MAZ Pandjaitan, M.Si mengajak para Pengusaha UMKM dan masyarakat untuk terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa agar wabah covid19 segera berakhir sehingga kesehatan dan perekonomian di Indonesia pulih kembali. ( redaksi / sof)  .